PERS PAMFLET

Kepentingan Pribadi VS Kepentingan Organisasi.

2009-03-30T01:05:00.000-07:00

Persfamplet_Lengkong Besar. 173
Presiden BEM menghilang karena kepentingan pribadi. Hal ini diungkapkan Aris, mahasiswa AN’07, “saya sudah mendengar dari anggota BEM bahwa Presiden BEM telah menghilang dengan alasan bisnis, intinya sih kepentingan pribadi bukan kepentingan lembaga,” ujarnya. Masih menurut Aris, tidak sepantasnya mahasiswa mempertahankan seorang pemimpin yang seperti itu karena dalam suatu organisasi kita butuh pemimpin yang professional. Selain itu, “jabatan seorang pemimpin adalah yang tidak pantas untuk dipermainkan,” tambah pria ini.
Hal yang sama dikatakan Kartina, mahasiswa komunikasi’07, “pecat aja, buat apa kita mempertahankan pemimpin yang tidak mempunyai kontribusi untuk mahsiswa,” katanya. Menurut Kartina, Presiden BEM saat ini bukan terpilih karena intelektualuitasnya tetapi hanya karena pamor belaka sehingga dia bisa memperoleh suara dalam pemilu raya. “Harusnya BEM introsfeksilah, baik ketua maupun anggotanya, dan jadikan BEM yang sebelumnya sebagai contoh bagi kemajuan BEM saat ini,” tambah Kartina memberi saran.
Anugrah, mahasiswa komunkasi’07 mengatakan hal yang berbeda, menurutnya, setiap orang mempunyai kepentingan pribadi dan organisasi sehingga tidak masalah ketika kedua kepentingan tersebut berjalan seimbang. “Di undang-undang 45 juga dikatakan, kalau presidennya ga ada berarti wakil dan sekertaris yang memegangnya, sama halnya dengan Presiden BEM FISIP,” tambahnya.
Fajar, Sekertaris Hima bisnis, ikut berpendapat, menurutnya, dia tidak mengetahui tentang menghilangnya Presiden BEM FISIP. Masih menurut Fajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa Presiden BEM menghilang sehingga kita tidak bisa memvonis Presiden BEM bersalah. “ BEM harus lebih terbuka terhadap mahasiswa umumnya dan khusunya bagi anggota BEM itu sendiri sehngga tidak ada permasalahan lagi,” tambah pria ini memberi saran.
Mengenai permasalahan Presiden BEM yang menghilang, Iqbal, Juru bicara BEM angkat bicara, “ Presiden BEM ada dan program-program BEM pun tetap berjalan,” ujar Iqbal. Selain itu, koordinasi antara Presiden BEM dan para stafnya masih berjalan baik. Menurut Iqbal, Presiden masih tetap melakukan kordinasi dan pengarahan terhadap stafnya mengenai pelaksanaan program-program BEM. [] Bam’z, Riky.

BEM dan HIMA KS Tak Konsisten

2009-03-30T01:02:00.000-07:00

Perspamflet_Lengkong Besar 170_2
Pemaparan program kerja pada rapat koordinasi (Rakor), Selasa (30/12) tidak dilakukan BEM dan Hima-KS, padahal pemaparan program kerja tersebut harus dilakukan oleh semua Lembaga dan HMJ yang ada di lingkungan FISIP. Ketidak hadiran mereka di rakor menimbulkan kekecewaan pada peserta rakor yang hadir, hal ini diungkapkan Iwan, Ketua Hima-AN. “ Tentunya saya sangat kecewa atas ketidak hadiran mereka (BEM dan Hima-KS tidak memaparkan program kerjanya pada rakor-Red), sudah tidak ada pemberitahuan, mengirimkan perwakilan pun tidak. Mana janji-janji mereka waktu mencalonkan jadi ketua,” katanya
Ade, Sekum Hima-Kom memberikan pendapat megenai ketidak hadiran BEM da Hima-KS, menurutnya permasalahan yang dialami BEM dan KS dikembalikan lagi pada personal mereka. “Seharusnya mereka melaksanakan apa yang telah mereka perjuangkan harus mereka pertahankan jangan dilepas begitu saja,” tambah Ade.
Sementara itu Botung, Anggota Hima-HI mengatakan, “Hima-KS ini mau dijadikan apa kalau tidak ada penghuninya dan mengenai BEM, BEM saat ini seperti anak kehilangan induknya karena sosok Vera (Ketua BEM-Red) tidak ada selama beberapa minggu,” ucapnya.
Denal dan Ikbal, Pengurus BEM memberikan penjelasan mengenai ketidak hadiran lembaganya di rakor, “BEM tidak mengetahui ada rakor pada hari Selasa, lagian waktu itu yang saya tau libur jadi saya tidak ke kasmpus,” ujar Denal, Sekum BEM. selain itu menurut Ikbal, “temen-temen (pengurus BEM-Red) ada keperluan mendadak, kita juga minta maaf atas ketidak hadiran BEM,” terang Ikbal
Hingga berita ini diturunkan pihak KS tidak bisa memberikan keterangan atas ketidak hadirannya. [] Hasni

Fraksi PITA walk out dari Dewan

2009-03-30T00:51:00.000-07:00

Perspamflet_Lengkong Besar 170_1
Selasa (30/12) Rapat Koordinasi yang diselenggarakan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) di ruang 207 sempat menegang, setelah fraksi Pita menyatakan walk out dari kelembagaan DPM. Keluarnya fraksi Pita disebabkan fraksi lain di DPM tidak melibatkan fraksi Pita dalam penyusunan draf Paripurna. Hal ini dikatakan Bayu, anggota komisi II dari farksi Parmapas, “mereka (fraksi Pita-Red) mungkin merasa kecewa karena telah dibodohi (tidak dilibatkan dalam penyusunan Draf Paripura-Red),” katanya.
Berbeda dengan Bayu, Ade, Sekum Hima-Kom mengungkapkan kekecewaannya terhadap fraksi Pita. “Jika ada permasalahan di dalam DPM sebaiknya jangan diperlihatkan di depan forum, seharusnya mereka (fraksi Pita-Red) bisa bersikap profesional, kalaupun ada konflik di internal Dewan seharusnya tidak saling menyalahkan,” ujarnya.
Hal senada pun disampaikan Arie Butong, Anggota Hima-HI menurutnya fraksi Pita harus bersikap dewasa dalam menangani permasalahannya di internal Dewan, dan fraksi Pita dapat mempertahankan hasil-hasil yang telah disepakati di Dewan, “kalaupun fraksi Pita merasa kecewa seharusnya mereka dapat memperjuangkan hasil-hasil yang telah disepakati di Dewan bukannya malah menghindar (walk out-Red),” katanya. Masih menurut Butong, “fraksi Pita harus mempertimbangkan kembali atas peryataan walk outnya dari keanggotaan dewan, karena Pita adalah salah satu partai yang banyak diminati oleh mahasiswa. Jika fraksi Pita keluar artinya aspirasi-aspirasi mahasiswa yang telah memilih partai Pita tidak bisa tersalurkan lagi,” tambahnya.
Ando, Ketua partai Pita, memberi penjelasan atas walk outnya fraksi Pita, “kita (fraksi Pita -Red) sangat kecewa dengan ketua dewan yang tidak pernah melibatkan fraksi kami dalam mengambil keputusan,”ujarnya, masih menurut Ado, Pita akan kembali lagi ke Dewan kalau ketua Dewan diberhentikan.
Menanggapi permasalahan diatas Adit, ketua DPM mengatakan tidak keberatan atas walk outnya fraksi Pita dari Dewan. “Tidak ada sanksi untuk mereka (fraksi Pita-Red), dan tugas mereka di Dewan selesai,” tambahnya. [] Hasni

KINERJA DPM STAGNAN !

2009-03-30T00:35:00.000-07:00

PersPamflet_Lengkong Besar 169
Saat ini kinerja DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) belum optimal dan terkesan stagnan. Hal ini diungkapkan Anan, mahasiswa HI’05, menurutnya, kinerja DPM saat ini belum terlihat dan masih terkesan berjalan di tempat. Selain itu, seharusnya DPM harus mampu menampung aspirasi mahasiswa, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak berjalan dengan baik, tambah Anan.
Hal senada dikatakan Dery, mahasiswa Bisnis’07, “kinerja DPM masih kurang dan aspirasi mahasiswa belum tersalurkan dengan baik karena pihak DPM yang tertutup.” Selain itu, Dery juga memberikan saran kepada pihak DPM, agar lebih terbuka pada mahasiswa dan mahasiswa dapat merasakan kinerja yang dilakukan DPM.
Adrian Riva, Ketua Him-HI ikut berpendapat mengenai kinerja DPM yang sampai saat ini belum terihat. “Secara keseluruhan, kinerja DPM masih kurang, karena dalam hal konstitusi pun belum pernah di beritahukan kepada HMJ-HMJ mengenai peraturan konstitusi yang ada,” ujarnya.
Hal serupa dikatakan Naza, Ketua Hima Komunikasi, menurutnya, kinerja DPM belum terlihat eksistensinya pada mahasiswa sampai saat ini, tetapi apabila ke himpunan sudah sedikit terasa kinerja yang dilakukan DPM.
Hal yang berbeda dikatakan Iwan Setiawan, Ketua Hima AN, “sampai sejauh ini kinerja DPM cukup baik.” Menurutnya, yang menjadi hambatan kinerja DPM yang belum optimal adalah beberapa partai yang belum mengikutsertakan anggotanya di DPM.
Menanggapi permasalahan diatas Adit, Ketua DPM menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPM. “Menurut saya, kinerja DPM udah optimal dari pertama saya memimpin sampai sekarang, apabila ada yang berasumsi mengenai kinerja DPM yang belum optimal itu hal yang wajar dan akan menjadi evaluasi bagi kami.” Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi DPM diantaranya ialah SDM, SDM yang kurang pengalaman menjadi faktor penting dalam kinerja DPM, ujar Adit. “SDM kurang pengalaman itu dikarenakan DPM sebelumnya, tidak memberikan tatanan yang baik, jadi kita belum ada contoh dari DPM sebelumnya,” tambahnya.
Bagir, mantan anggota DPM angkat bicara mengenai kinerja DPM yang stagnan. “DPM sebelumya tidak memberikan tatanan yang baik, berarti ketua dewan juga salah satu oknum yang tidak memberikan tatanan yang baik,”ujarnya. Masih menurut Bagir, kendala permasalahan bukan terletak di SDM karena SDM merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap partai untuk mendelegasikan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah manajemen yang dilakukan Ketua DPM karena Ketua DPM merupakan pilihan anggota DPM. “Ketika telah menjadi pilihan mayoritas dari anggota dewan, seharusnya ketua dewan punya tanggung jawab untuk memaksimalkan anggota dewan agar dapat optimal dalam bekerja di DPM,”tambahnya. Menurut Bagir, seharusnya ketua dewan bisa belajar pada ketua-ketua dewan sebelumnya bukan malah menyalahkan pada kepengurusan dewan sebelumnya, karena ketua dewan pun merupakan anggota DPM sebelumnya. [] Novia,Bam’z.

Editorial

Utamakan yang Utama

2009-03-30T00:27:00.000-07:00

PersPamflet_Lengkong Besar 167
Non akademik bukan satu-satunya fasilitas kampus yang harus diperbaiki, akademik pun perlu diperhatikan. Hal ini di ungkapkan oleh Iwan, Mahasiswa AN ’07, “perbaikan itu tidak harus non akademik saja, tapi juga dalam bidang akademik untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar,” ucapnya. “Pegangan tangga wujud dari perbaikan, tapi banyak hal yang lebih penting dari perbaikan seperti itu,” tambahnya.
Hal yang sama diucapkan Eka, Mahasiswa Komunikasi ’07. Menurutnya, fasilitas yang sekarang diperbaiki sudah cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan lagi. “Untuk sekarang perubahan dimulai dari yang kecil kayak pegangan tangga dulu, baru ke yang lebih besar,” ujarnya. Masih menurut Eka, seharusnya fasilitas yang lebih utama itu dalam bidang akademik, seperti perbaikan di setiap Laboratorium.
Hal senada diungkapkan Ikhsan, Mahasiswa Ilmu Komunikasi ’07. Ikhsan berpendapat, perbaikan yang bersifat non akademik tidak dapat dirasakan dalam waktu yang sangat lama. “Kalau lebih nyaman sih iya, cuman perbaikan itu (pegangan tangga-Red) fungsinya hanya sesaat.” Ikhsan menambahkan, mahasiswa membutuhkan lahan parkir yang lebih luas daripada hanya sekedar perbaikan tangga, karena lahan parkir lebih bermanfaat.
Diko, mahasiswa Bisnis ’07 mempunyai pendapat berbeda, menurutnya, dengan perbaikan fasilitas (pegangan tangga-Red) membuat mahasiswa merasa lebih nyaman. “Alangkah lebih baik jika fasilitas yang diperbaiki lebih mengarah ke fasilitas akademik,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Budiana, PD II angkat bicara. Menurutnya, memang benar bila melihat lahan parkir di lingkungan kampus sangat minim sekali, hanya saja yang berwenang memperluas lahan tersebut pihak Universitas atau Rektorat. Selain memberikan tanggapan masalah lahan parkir, beliau juga menanggapi tentang fasilitas yang kurang. “Sebenarnya, setiap tahun kita (pihak dekanat-Red) meningkatkan fasilitas, cuma disesuaikan dengan anggaran yang masuk dari mahasiswanya baik DPP atau DP. Saran dari mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting untuk pengembangan kampus ini,” terangnya. []Richi

KKPT Vs STUKOM

2009-03-30T00:23:00.001-07:00

Pers pamflet_Lengkong Besar 166_2
“Kabar bagi mereka yang ikut Stukom menjadi bebas KKPT, kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah tertentu, saya tegaskan, itu tidak benar,” tutur Rasman Sonjaya, Kajur Kom unpas, meralat isyu seluruh peserta Stukom bebas KKPT. Kaidah-kaidah tertentu tersebut, lanjut Rasman menjelaskan, “salah satunya adalah mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seratus SKS dan lulus mata kuliah Metode Penelitian Sosial (MPS).
Tahun ini, Jurusan Komunikasi mengadakan studi komparasi (Stukom) ke dua negara, Malaysia dan Singapura dengan biaya Rp. 5 juta/orang. Tapi berita yang kemudian beredar adalah Stukom dapat dijadikan bentuk lain yaitu, Kuliah Kerja Praktek Terpadu (KKPT).
“Benar, dan itu tercantum di formulir,“ kata Anjar, mahasiswa komunikasi ‘05 yang mengikuti Stukom, ketika ditanya kebenaran berita tersebut. Mahasiswa ini pun mengaku kalau tujuannya mengikuti Stukom karena tak ingin repot-repot KKPT. “memang tujuan ikut Stukom itu agar tidak mengikuti KKPT.“
Lain Anjar, lain pula didit. Mahasiswa komunikasi ‘05 yang tidak setuju Stukom beralih fungsi menjadi KKPT. “Aku ga’ setuju, soalnya kaya membeda-bedakan yang pergi (mengikuti Stukom_Red) dan yang ga’. Juga terkesan KKPT dibeli dengan jumlah sekian,” pendapat didit. “lagian,” didit melanjutkan, ”KKPT kan berbeda dengan Stukom, Stukom itu perbandingan, sedangkan KKPT aplikasi.”
Suara kontra pun diutarakan Uwa Mahasiswa Komunikasi ’05, menurutnya ini tidak adil. “Ga’, ga’ adil. Yang KKPT mah susah payah cari-cari tempat (buat KKPT_Red) kaya yang ngelamar kerja, kalau Stukom mah tempatnya udah dicariin!,” ungkapnya polos.
KKPT punya aturan mainnya sendiri. Bentuk KKPT, selain dengan datang ke instansi pemerintah yang ada aktivitas Humas atau Jurnalistiknya selama minimal 2 minggu berturut-turut, juga bisa dengan membentuk sebuah karya Humas atau Jurnalistik tanpa mereka harus datang secara intensif ke lokasi. Yang terpenting dalam karya ini adalah originalitas. “Kalau semua syarat yang disebutkan tadi terpenuhi sambil keberangkatannya mereka (peserta-Red) meliput kegiatan-kegiatan, Humas atau Jurnalistik, sehingga mereka membuat karya, maka karya tersebut dapat diakui sebagai sebuah karya KKPT,” kata Rasman. Masih menurutnya, hal itu sesuai dengan aturan main KKPT yang ada sekarang. “Sah-sah saja,” lanjut rasman, “tapi kalau mereka yang belum memenuhi syarat-syarat tadi, mereka tidak bisa dikatakan telah menempuh KKPT,” terangnya. []Q.

Fasilitas milik siapa???

2009-03-30T00:21:00.000-07:00

Perspamflet_Lengkong Besar 166_1
Organisasi luar kampus (organ ekstra) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menggunakan fasilitas kampus. Hal ini terjadi kamis (30/10) pekan lalu. Organisasi yang tidak bernaung dibawah FISIP ini, meminjam mobil FISIP untuk kepentingan organisasinya.
Pratiwa, Ketua HMI Komisariat FISIP Unpas sebenarnya sudah meminta maaf pada organ intra kampus. “Kalo masalah prosedural kami sadari kemarin terjadi miss koordinasi, artinya memang kami sudah sadari bahwa ada kekeliruan dan kami sudah meminta maaf terhadap semua LKm dan HMJ. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,” ucapnya. Selain itu Pratiwa juga menambahkan kalau permasalahan ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. “Sebenarnya sih, karena kami (HMI-Red) merasa mahasiswa FISIP kenapa ga, apapun yang dikatakan orang, kami tetap mahasiswa FISIP,” tegasnya.
Hal ini mendapat respon dari mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut. Iwan mahasiswa AN’07 berpendapat, “saya menyesalkan hal ini bisa terjadi karena dapat memunculkan penilaian bahwa organ kampus cenderung tidak berjalan, karena organ luar bisa masuk seenaknya,” ujarnya. Selain itu, Iwan menambahkan, biarpun kegiatannya menunjang mahasiswa FISIP, tapi alangkah baiknya menggunakan fasilitas sendiri.
Hal senada diungkapkan Jefri mahasiswa Komunikasi ‘06, “menyesalkan sekali, seharusnya fasilitas kampus digunakan mahasiswa yang sah dilembaga FISIP. Mereka (HMI-Red) memang mahasiswa juga, tapi bukan anak lembaga kampus. Segala sesuatu tentu ada prosedurnya,” jelasnya. Masih menurut Jefri, jika memang berdampak baik bagi mahasiswa tidak jadi masalah tapi tidak perlu sembunyi-sembunyi.
Menanggapi hal tersebut, Adit ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) angkat bicara, menurutnya, “setiap organ luar yang ingin menggunakan fasilitas kampus seharusnya ada legalitas dari LKm ataupun HMJ, kemudian baru disampaikan pada dekanat, agar tidak ada kesan slonong boy (Melangkahi-Red),” katanya.
Deden Ramdhan PD III, angkat bicara, “berdasarkan kesepakatan bersama antara fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan, bahwasanya fasilitas FISIP hanya untuk kepentingan LKm tidak untuk kepentingan organ luar,” jelasnya. Masih menurut Deden, “jika memang mengatasnamakan mahasiswa, itu bisa sangat cair. Permasalahannya kita ini (FISIP) civitas akademika yang bersifat formal.” [] Gita

Kurikulum Harus Konsisten

2009-03-30T00:16:00.000-07:00

PerPamflet_Lengkong Besar 165
Ketidak konsistenan pihak jurusan dalam mengeluarkan kebijakan mengenai Lab. Kearsipan membuat mahasiswa Administrasi Negara (AN) bingung. Hal ini dikatakan Hendra Setiawan mahasiswa AN’06, menurutnya pihak jurusan yang tidak kosisten atas kebijakan mengenai lab kerasipan membuat mahasiswa merasa dirugiakan. “karena perkuliahan sudah berjalan, tetapi lab kearsipan baru dimulai,” katanya, masih menurut Hendra, “komitmen awal Lab. Kearsipan tidak diadakan lagi dan hal ini telah disosialisasikan oleh dosen yang bersangkutan bahwa tidak ada lagi Lab. Kearsipan.”
Hal serupa dikatakan Agus mahasiswa AN’07, ”tidak konsisten dengan kebijakannya, saya sebagai mahasiswa bertanya-tanya (diadakannya kembali lab. Kearsipan-Red).” Ucapnya. Masih menurut Agus, kenapa Lab.Kearsipan tidak diadakan dari awal perkuliahan, hal ini menunjukan pengaturan dalam menjalankan kurikulum pembelajaran kurang begitu baik. ”Menurut saya, perencanaan kurikulum dari sekarang cobalah di manage sebaik mungkin, jangan sampai dedikasi jurusan tidak ada harganya didepan mahasiswa.” Tambah Agus member saran.
Aris ferdiansyah mahasiswa AN’07 berpendapat sama, permasalahan ini menjadi tanggung jawab pihak jurusan karena tidak konsistennya kebijakan yang dikeluarkan. ”Wewenang (kewajiban-Red) jurusan itu menyelenggarakan suatu kegiatan perkuliahan dan menyediakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan mahasiswa,” lanjut Aris. Selain itu, pihak jurusan sebelum mengeluarkan suatu kebijakan hendaknya di rencanakan dengan baik dan konsisten.
Imas Sumiati, Sekjur AN menanggapi, belum ada instruksi untuk menghilangkan Lab. Kearsipan, hanya saja masih dalam masa transisi yang nantinya akan diganti dengan Lab.Simda karena Lab.kearsipan hanya sebagian kecil dari Lab.Simda. ”Kita mengeluarkan kebijakan harus berembuk dengan beberapa orang, tentunya baik dari kami tingkat jurusan, laboratorium, maupun dosen yang bersangkutan,” katanya. Masih menurut Imas, dengan diadakannya Lab. Kearsipan, yang jelas mahasiswa tidak akan dirugikan walaupun mungkin agak sedikit dibingungkan, yang tadinya tidak ada lab sekarang ada lab kembali. ”Segala sesuatu yang memang ingin lebih baik dari yang semula itu memang perlu pemikiran, perlu perencanaan, tidak bisa asal dan sembarangan,” selain itu, “hal ini menyangkut konsekuensi jurusan kepada mahasiswa yang mau belajar, dan jurusan ingin meningkatkan mutu pembelajaran bagi mahasiswa,” tambahnya.
Ikin Sodikin, Kajur AN angkat bicara, “sampai saat ini Lab. Kearsipan masih ada.” Tegasnya. Selain itu Ikin menambahkan, sebaiknya mereka memahami apa yang dinamakan transisi artinya ketika Lab Simda telah ada, maka Lab Kearsipan akan masuk di dalam materi Lab.Simda sehingga Lab.Kearsipan nanti tidak berupa lab. tersendiri lagi, melainkan hanya sebatas mata kuliah. “Jadi sebelum Lab.Simda berdiri maka Lab.Kersipan harus tetap berjalan.” Tambah Ikin.
Ine marliane, Dosen Kearsipan ikut berpendapat, “menurut informasi, memang Lab. Kearsipan akan diganti sehingga saya tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti Lab.Kearsipan tapi saya juga menyarankan agar (mahasiswa-Red) berkonfirmasi dengan pihak jurusan,” ungkapnya. Masih menurut Ine, seharusnya dari pihak jurusan melibatkan dosen yang bersangkutan dalam proses pengambilan kebijakan, tapi pada kenyataannya tidak dilibatkan. [] Novia

Kualitas Mahasiswa Menentukan Kualitas Kampus

2009-03-30T00:12:00.000-07:00

PersPamflet_Lengkong Besar 164
Seiring dengan menjamurnya Universitas swasta di Indonesia, khususnya Bandung. Maka, semakin banyak alternative bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan akademiknya, pilihan tersebut seharusnya didasari dengan cara pandang ideal yang disesuaikan dengan kemampuan individunya, khususnya skill dan minat akademik.
Seperti yang dialami Yanti mahasiswa jurusan HI ‘08, “Saya sendiri masuk jurusan HI karena saya punya cita-cita jadi diplomat, tapi berhubung nggak masuk ke Universitas Negeri, saya masuk Unpas karena dari sisi biaya murah dibanding swasta lain,” katanya.
Hal yang sama dirasakan Furkon, mahasiswa Komunikasi ’07, menurutnya calon mahasiswa saat ini memilih kampusnya tidak didasari hal-hal yang ideal, padahal seorang individu bisa maju dilihat dari kualitas akademiknya.
Masih menurut Furkon, “Permasalahannya sekarang, kualitas individu sebagai mahasiswa yang dihasilkan kampus sebagai lembaga pendidikan formal merupakan salah satu siklus yang tidak dapat terpisahkan dalam mencapai cita-cita ideal pendidikan. Sehingga terakumulasi, menjadi citra kampus yang baik dan menjadi daya tawar untuk kemudian dipilih para calon mahasiswa,” paparnya.
Bagir, alumni HI ’04 ikut mengomentari, “Menurut gue baik tidaknya suatu kampus dinilai dari berbagai factor, yaitu kurikulum, dosen yang berkompeten, mahasiswa yang mampu menciptakan iklim intelektual dikampusnya, fasilitas yang disediakan kampus tersebut, manajemen kampus, serta alumnus yang mampu berkompetisi didunia kerja dan dunia professional lainnya.”
Menanggapi permasalahan diatas, Thomas Bustomi, PD I menjelaskan beberapa kelebihan Unpas, “Menurut DIKTI, pertama, Unpas merupakan Universitas yang menjanjikan, kedua, kita salah satu Universitas yang masuk kedalam link global yang dapat diperhitungkan diskala Internasional karena didalamnya ada mahasiswa yang terlibat dari manca Negara,” ujarnya.[] Topan

Teori dan Praktek Harus Konkret

2009-03-30T00:09:00.000-07:00

163

Mahasiswa Administrasi Negara (AN) mengaku dirugikan dengan digantinya Laboratorium (Lab.) Kearsipan. Iwan Setiawan, mewakili mahasiswa AN’06, mengatakan, pihaknya cukup dirugikan karena penggantian Lab. Kearsipan menyebabkan input buat mahasiswa berkurang. Dikatakannya, semula mahasiswa mendapatkan teori dan praktek, tapi sekarang mereka hanya mendapatkan teori di kelas. Menurutnya, apabila mahasiswa belajar hanya teori, mahasiswa tidak dapat mengetahui prakteknya di lapangan. “Saya pribadi, lanjutnya, saya sangat mengharapkan Lab. Kearsipan tetap ada,” katanya.
Berbeda dengan Iwan, Aris, mahasiswa AN’06 mengaku tidak merasa dirugikan dengan digantinya Lab. Kearsipan. Meskipun demikian, ia berpendapat, Lab. Kearsipan sangat penting keberadaannya. Pasalnya, sebagian lulusan AN kelak akan bekerja di instansi pemerintah. “Takutnya, lulusan AN kerja di pemerintahan. ‘Ntar harus mengatur keluar masuknya surat dan kearsipan. Selain itu, perangkat yang digunakan bukan untuk kearsipan pemerintah saja, tapi masih dapat digunakan untuk keperluan birokrasi atau keperluan lain yang ada sangkut pautnya dengan kearsipan,” ujarnya.
Senada dengan Aris, Reski Mahasiswa AN’06, berpendapat tidak bermasalah apabila Lab. Kearsipan diganti karena proses pembelajaran yang diajarkan di lab. Susah untuk dipahami dan dosennya perlu diganti.
Menanggapi permasalahan diatas, Imas Sumiati selaku Sekjur AN, mengatakan, Lab. Kearsipan yang ada di AN akan diganti dengan lab. lain yang lebih up to date dari Lab. Kearsipan yang dapat memenuhi keinginan pasar. ”Kalau sudah selesai perencanaannya (menentukan pengganti Lab. Kearsipan-Red) yang selanjutnya lab. baru ini akan dipakai di semester genap,” lanjut Sekjur. Masih menurutnya, penggantian lab baru belum disosialisasikan kepada mahasiswa karena masih dalam tahap perencanaan.
Thomas Bustomi, PD I angkat bicara, menurutnya pihak dekanat belum menerima secara resmi mengenai penggantian Lab. Kearsipan. Jurusan harus memperhatikan terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan lab. yang akan diganti kelak. “Seharusnya pihak jurusan mengevaluasi terlebih dahulu apakah lab (Lab. Kearsipan-Red) tersebut layak untuk diganti atau tidak kemudian dilaporkan kepada pihak dekanat,” tambahnya. [] Bam’z

SYNDROM 2008…

2009-03-30T00:05:00.000-07:00

Orientasi Pembekalan Mahasiswa Baru (OPMB) FISIP Unpas tahun ini mempunyai konsep dasar Syndrome. Hal ini diungkapkan Januar ketua pelaksana OPMB FISIP Unpas 2008, “Syndrome (Sinkrones the environment with your move) itu sinkronisasi antara kegiatan mahasiswa dengan kegiatan sekitar, nah jadi lebih kepada pengabdian seorang mahasiswa, utamanya seorang mahasiswa Pasundan kepada warga sekitar.”
Dalam konsep syndrome terdiri dari tiga tema, lanjutnya. “Pertama, Student Government. Disini mahasiswa dikenalkan tentang politik kampus. Kedua, Self Motivation. Panitia mengundang psikolog untuk membimbing mahasiswa dalam masa transisi dari siswa ke mahasiswa. Ketiga, Public Environment. Mahasiswa dikenalkan dengan lingkungan sekitar kampus.“
Masih menurut Januar, Substansi konsep ini menekankan mahasiswa baru untuk lebih mengenalkan diri kepada lingkungan, sistem kepartaian, dan menitikberatkan kepada masa transisi mahasiswa baru.
Toni Mahasiswa IK ‘05 sepakat dengan konsep ospek sekarang. Menurutnya, konsep tersebut baik karena mahasiswa baru dapat terpacu untuk mengenal lingkungan sekitar serta pendidikan politik dibutuhkan dalam perkuliahan.
Hal berbeda dikatakan Muhamad Alexander, mahasiswa HI ’04. Baginya, konsep OPMB tahun ini terlalu rumit. “Saya sendiri waktu masuk kuliah nggak mengharapkan apa-apa. Bagi saya kuliah ya kuliah, jadi jangan sampai ruang lingkup pendidikan dimasuki sistem kepartaian,” paparnya.
Dalam konsep OPMB kali ini, kekerasan sedikit dihilangkan. “Dasar OPMB tahun ini kekerasan lebih dikurangi, hanya sebatas pendisiplinan saja serta tatib lebih diarahkan untuk mengurangi hal tersebut,” tambah Januar.
Menanggapi hal tersebut, Aang mahasiswa AN ’07, menurutnya, apabila di OPMB tahun ini terjadi kekerasan harus ada tindakan.
Hal berbeda dikatakan Ratna mahasiswa Bisnis ’05, dia biasa-biasa saja dalam menanggapi kekerasan yang terjadi di OPMB, karena menurutnya itu merupakan hal yang wajar. “Itu sih sebenarnya respon hukum alam, dan hukum alam dimanapun pasti selalu ada,” ungkapnya.
Menanggapi konsep OPMB, Deden Ramdhan, Pembantu Dekan III, menyetujui ketiga konsep dasar tersebut. “saya pikir ketiga konsep tersebut bagus dan saya menyetujuinya.” Selain itu, Deden pun memberikan saran pada panitia agar dapat bekerja secara proporsional dan professional serta jangan sampai ada hal-hal yang berlebihan.[] Bam’z, Ricky.

2009-03-29T23:51:00.000-07:00

Penyelewengan tugas dan fungsi legislative oleh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Seharusnya, anggota DPM itu hanya memantau jalannya ospek hal ini dikatakan Nando mahasiwa Hubungan Internasional ’04. Menurutnya, “secara fungsi dan AD/ART tugas dan fungsi DPM hanya sebatas memantau saja, dan seharusnya mereka (anggota DPM-Red) sudah harus mengerti posisi, peran dan fungsinya itu sendiri seperti apa. Bahaya sekali jika mereka ikut campur dalam system ini (menjadi Panitia Ospek-Red) karena mereka telah bercampur aduk dengan Eksekutif,”ungkapnya. Masih menurut Nando, seharusnya, Ketua Dewan mempunyai ketegasan dalam memimpin sebuah organisasi dan bisa memposisikan keberadaan mereka sebagai DPM bukan sebagai mahasiswa FISIP.
Naza, Ketua Hima-Kom berpandangan sama dengan Nando. Pendapatnya, anggota DPM tidak boleh dan tidak etis bila menjadi panitia Ospek. Karena sudah jelas tugas pokok dan fungsi anggota DPM itu hanya memantau bukan menjalankan peraturan yang mereka telah buat.
Berbeda dengan Nando dan Naza, Vera Ketua BEM beranggapan, anggota Dewan menjadi panitia Ospek tidak menjadi permasalahan. “Saya belum begitu tahu tentang hal itu (peraturan anggota DPM tidak boleh menjadi panitia Ospek-Red) tetapi kalau mengacu kepada konstitusi Drafnya seperti apa dan bagaimana, kan itu kewenangan dari Dewan. Nah hingga sekarang (22/08/08) konstitusi itu belum saya pegang karena Musdaperma dilaksanakan pada saat kepengurusan sekarang, jadi menurut saya tidak jadi persoalan,”ujarnya.
Hal senada diungkapkan Adrian Riva, Ketua Him-HI, menurutnya, “saya rasa tidak bermasalah, selama mereka berkopenten dan mempunyai keahlian dibidangnya. Karena kita membutuhkan tenaga yang tersedia di Unpas,”katanya.
M. Januar Ditya, Ketua pelaksana Ospek Fakultas sekaligus Ketua Komisi II di DPM. Didit begitu nama akrabnya, mengakui bahwa dia tidak boleh menjadi Ketua Ospek Fakultas mengingat dia menjadi anggota DPM. “Sebenarnya saya mengakui bahwa saya tidak boleh menjadi panitia Ospek, memang ga’ etis, tapi posisi saya saat itu sulit. Gimana ga’ ada orang lagi,”tuturnya.
Menanggapi permasalahan ini Adit Ketua DPM, menjelaskan alasan mengizinkan anggota DPM menjadi panitia Ospek disebabkan atas permintaan beberapa Partai. “Alasan pertama mengapa saya mengizinkan, saya dimintai oleh partai Pasfor, PLBF dan Pinus untuk orang-orangnya itu (kader Partai yang ada di DPM-Red) menjadi panitia Ospek. Memang secara tertulisnya belum (permohonan Partai tentang pengajuan anggota DPM menjadi panitia Ospek-Red) tetapi secara lisan sudah dibicarakan dan diizinkan oleh saya dan saya juga melakukan koordinasi sebelumnya dengan ketua BEM karena BEM juga ternyata sama, membutuhkan orang-orang yang diajukan oleh partai,”tangkasnya. Masih menurutnya, persoalan ini tidak perlu dipermasalahkan, mengingat tidak ada peraturan tertulis yang tidak membolehkan DPM menjadi panitia Ospek. “saya kira hanya masalah konstitusi dan penjabaran, karena tidak ada tulisan yang benar-benar tidak membolehkan DPM menjadi panitia ospek.”
Adnan, Ketua BEM periode ’07-’08 angkat bicara, “ga’ ada kewenangannya tugas kaya gitu (DPM jadi panitia Ospek-Red) ini jelas sebuah sejarah dalam system pemerintahan dimanapun, artinya kalau kita menganggap itu sebuah inovatif kita harus kategorikan ini inovasi yang negative,ini harus disadari bahwa kita pernah punya satu media yang namanya Paripurna. Ya kalau dalihnya ga’ ada system hukum, lalu keberadaan mereka sendiri diukur lewat apa, termasuk anda (BPPM-Red) dan juga Vera (Ketua BEM-Red). Jelas ini sebuah hal yang mengusik eksistensi, BEM juga kembali dipertanyakan dengan statmentnya DPM, BPPM juga dipertanyakan dingan statment tersebut ini jelas melegitimasi semua tatanan sistem politik mahasiswa yang ada dikampus. Satu statement yang dikeluarkan oleh ketua Dewan otomatis melegitimasi semua system politik yang ada dikampus khususnya diwilayah kemahasiswaan, siapapun lembaga apapun dia harus tersinggung dengan statement ini,”tegasnya. Selain itu, adnan juga memberikan masukan buat anggota Dewan khususnya ketua Dewan agar lebih banyak lagi belajar Teori Perbandingan Sistem Politik (TPSP) karena itu sebagai prasyarat mutlak bagi semua ketua. [] Hasni.

Edisi 158 "Lembaga yang Mulai Berkontitusi"

2008-06-24T21:59:00.000-07:00

Sidang Paripurna yang diselenggarakan DPM pada Kamis (8/5) sepi peserta. Ditambah persoalan kurangnya kesepahaman panitia paripurna dengan peserta sidang mengenai draft, sehingga menimbulkan beberapa kali pending (penundaan-Red) dalam sidang. Hal ini diakui oleh Wawan, salah satu anggota dewan, menurutnya jika dilihat dari segi peserta yang hadir memang kurang, hal ini dikarenakan adanya penundaan sidang yang sering terjadi.

Hal serupa diungkapkan Asep Gunawan, Ketua Hima-Bisnis, “Ya mungkin yang pertama mahasiswa belum memahami betul tentang pentingnya sebuah paripurna itu,” katanya. Menanggapi pernyataan di atas, Ridwan selaku Ketua Him-HI memberikan pendapatnya. Menurutnya, sangat disayangkan bagi peserta yang tidak menghadiri sidang paripurna karena dalam sidang tersebut yang dibahas adalah kepentingan bersama, yakni kepentingan kampus. “Mau dibawa kemana FISIP ini ketika teman-teman yang ada di lembaga hari ini tidak menghadiri perumusan lembaga FISIP ke depan,” tambah Ridwan. Panji, anggota BEM pun menyayangkan dengan proses demokrasi di FISIP yang masih terhambat karena kurangnya partisipasi.

Selain persoalan kehadiran peserta paripurna yang minim, hingga saat ini pun DPM masih menyisakan satu amanah lagi, yaitu mensosialisasikan hasil sidang paripurna yang sudah direvisi kepada LKm dan HMJ yang ada di FISIP. Hal ini dibenarkan oleh Asep Miftafhudin, ketua Hima-AN. Menurutnya, ia pun masih menunggu sosialisasi dari dewan ke HMJ. Sama halnya dengan pendapat tersebut, Ridwan ikut berkomentar, “saya pikir HMJ di sini menunggu dari dewan, apakah sosialisasi sidang paripurna ini melalui HMJ ataukah dari dewan sendiri yang akan mensosialisasikan kepada mahasiswa,” ucapnya.

Menurut Wawan, terkait sosialisasi hasil sidang paripurna yang belum sampai ke setiap lembaga dan himpunan, dirinya membenarkan memang belum direalisasikan dengan alasan berita acaranya belum dibuat oleh dewan. “Saat ini berita acara belum kita buat, karena anggota dewan sendiri masih ada urusan lain,” kata Wawan. [] Ricky, Bamz, Uchie

Edisi 157 "Kejelasan Fungsi Kepartaian"

2008-06-23T23:16:00.000-07:00

Partai politik bukanlah ukuran mutlak dalam mencapai demokratisasi, karena dalam gejolak partai pun banyak melahirkan konflik beruntun. Hal ini dikatakan oleh Femi, mahasiswa Hubungan Internasional ’05. “Demokrasi tidak harus ada partai politik, karena demokratisasi adalah bagaiaman perwakilan yang ada dalam mahasiswa bisa mewakili mahasiswa seluruhnya,” ujar Femi. Namun berbeda dengan pendapat Aep, salah satu mahasiswa Admninistrasi Bisnis ‘02, menurutnya pemilihan anggota lembaga kemahasiswaan lebih baik melalui partai politik, namun harus melalui musyawarah terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal ini, Adnan selaku Ketua BEM FISIP berpendapat, “apabila tiga kali sistem ini (Kepartaian–Red) bermasalah artinya harus dikaji ulang,” ujar Adnan. “Selain itu faktor historis yang harus diurai kembali dan dengan munculnya kepartaian harus dengan mempertemukan kembalai lintas generasi,” tamabahnya. Kondisi tersebut dikatakan oleh Egi, mahasiswa Ilmu Komunikasi ’05. Menurut Egi, dalam system kepartaian yang kan digunakan harus ada kajian ulang mengenai pengorganisasian dalam partai tersebut. “Pengawasannya pun harus diperketat agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemira (pemilu raya) yang akan datang,” lanjutnya.

Aris, Ketua DPM FISIP mengatakan, “semua pihak harus ditinjau, tidak hanya dewan ataupun KPUM tapi juga partai. Jadi semua elemen ditinjau,”katanya. Dalam hal ini, anggota Partai Pinus, Didon ikut angkat bicara. “Harus mengkaji lagi apakah kita akan kembali ke masa lampau dengan menggunkana sistem independen atau wacana baru dengan sistem kepartain yang baru,” ujar Didon yang kini berposisi sebagai anggota Dewan.

Berbeda dengan pendapat di atas mengenai pengkajian ulang sistem kepartaian, Danu dari Partai Pasfor berkomentar, “sangat disayangkan apabila partai dibubarkan, sebab partai merupakan tempat pengkaderan orang yang mempunyai kesepahaman untuk dijadikan tujuan dari kesepahaman tersebut,” katanya. [] Dewi

Edisi 157 "Optimalisasi Fungsi Dosen"

2008-06-23T23:13:00.000-07:00

Sistem pembelajaran di perguruan tinggi tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal bila cara yang digunakan masih seperti di Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni hanya ceramah satu arah dari dosen. Seperti terjadi di FISIP Unpas yang selama ini sistem belajarnya masih dinilai kurang efektif. Dituturkan oleh Andre, mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis ’07. Menurutnya sistem pengajaran di Unpas hanya satu arah saja, dan mahasiswa seolah hanya menerima suapan dari dosen. “Saya pernah belajar di salah satu universitas lain, kebanyakan setiap matakuliah ada presentasinya. Kalau di sini (FISIP Unpas-Red) masih belum ada metode seperti itu di semester awal, tetapi kalau di universitas lain dari awal semester sudah mencoba presentasi. Saat ini mahasiswanya seperti yang disuapin dosen,” ujarnya panjang lebar. Hal serupa diungkapkan oleh Usman mahasiswa Jurusan Komunikasi ‘07, menurutnya dosen di FISIP kurang bisa memancing mahasiswa aktif. “Berharap metode dalam menyampaikan materi kuliahnya harus di rubah. Artinya sistem pembelajaran di kampus masih kurang dan perlu di tingkatkan,” katanya.

Berkaitan dengan hal di atas, Thomas Bustomi selaku PD 1 yang mengurusi perihal akdemik menegaskan, “IPK (indeks prestasi kumulatif) sudah bukan jaminan mendapat pekerjaan dan mahasiswa yang bisa survive adalah mahasiswa yang aktif,” ujarnya. “Untuk itu di FISIP ada beberapa dosen yang mengikuti pelatihan SCL (Student Center Learning). Dosen-dosen tersebut nantinya ditugaskan untuk melakukan TOT (Training of Trainer) di dalam kampus,” lanjutnya.

Dari hasil pelatihan SCL tersebut diharapkan beberapa dosen bisa mengkomunikasikan sistem yang baru. Abu Hurairah, salah satu dosen yang mengikuti training tersebut mengatakan, “dalam mensosialisasikan hasil pelatihan SCL ini untuk intern mahasiswa di kelas mau dicoba, walaupun nanti akan bertahap karena rasanya sulit sekali untuk melaksanakan sekaligus,” katanya. “Dan saat ini respon dari mahasiswa belum tahu seperti apa karena belum di coba,” ujar Abu. Masih menurut Abu, penerapan metode SCL itu dari semua komponen harus benar-benar siap, yakni kesiapan dosen dengan penguasaan materi dan metode serta harus ada kesiapan dari mahasiswa.

Lain halnya dengan Imas Sumiati yang juga mengikuti pelatihan SCL menuturkan, dalam metode SCL ini mahasiswanya jadi fokus pembelajaran. “Kalau untuk sosialisai kita ada yang namanya lembaga, saya sudah ke lembaga artinya fakultas. Fakultas juga sudah ada jerih payah kemarin mengadakan loka karya mengenai SCL,”ujarnya. “Mungkin masih ada kendala-kendala secara teknis sehingga belum ditugaskan, tetapi untuk implementasi di kelas saya sudah melaksanakannya bahkan sebenarnya sebelum program SCL dijalankan saya dari dulu sudah SCL, cuma barang kali setengah TCL setengah SCL,” ujar Imas yang juga berposisi sebagai dosen Admninistrasi Negara ini.

Jika perguruan tinggi menginginkan proses perkuliahan berefek maksimal, maka harus ada transformasi ilmu yang banyak, seperti yang diungkapkan oleh Triya dan Ari dari Jurusan Ilmu Komunikasi ‘07, “berharap dosen di FISIP ini lebih sering sharing (berbagi-Red) kepada mahasiswanya agar lebih akrab sehingga lebih mudah menerima materi yang diberikan dosen. []Novie

Edisi 156 "Timbul Dan Tenggelamnya Partai Mahasiswa"

2008-04-23T04:34:00.000-07:00

Partai mahasiswa di FISIP diragukan keberadaan dan fungsinya. Hal ini dibenarkan oleh Heri mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional ’03. Menurutnya, keberadaan partai mahasiswa di FISIP tidak cukup dikenal oleh mahasiswa. Selain itu ia pun mengakui tidak mengetahui tentang sistem kepartaian yang ada di kampus. Berbeda dengan yang diungkapkan di atas, Isma mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional ‘05 berpendapat. Partai mahasiswa di FISIP ini kurang melakukan sosialisasi, sehingga beberapa partai saja yang dia ketahui.

“Sedikit tau sih tentang adanya kepartaian, tapi tidak mengetahui peran dari partai di FISIP Unpas ini,” ujar Yudi, salah satu mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. ”Partai jangan hanya selalu ditargetkan untuk menduduki posisi di Himpunan, kalau bisa partai tersebut mempunyai program kegiatan yang kira-kira membuat partai eksis, tidak hanya sekedar mencari kursi kekuasaan,” timpal Deri, mahasiswa Jurusan Komunikasi ‘05.

Menanggapi hal itu, Dadang, Sekertaris Umum Himpunan Administrasi Negara mengatakan. “Partai di FISIP ini seperti belut. Ketika ada pesta pemilu, partai ini muncul tapi ketika tidak ya sudah tak ada,” ujarnya. Masih menurut Dadang, partai harus berfungsi sebagai suatu wahana dan wadah aspirasi mahasiswa itu sendiri, jangan sampai partai ini didaulatkan sebagai suatu pencontohan yang bodoh. Hal ini pun diamini oleh Yogi, Ketua Himpunan Jurusan Kesejahteraan Sosial. “Kebiasaan partai biasanya satu bulan, dua minggu, dan tiga minggu sebelum Pemira (Pemilu Raya) baru mereka mensosialisasikan dengan janji-janji yang begitu indah, tetapi semua itu bohong. Hanya dijadikan kendaraan mencapai puncak kepemimpinan,” ujar Yogi. Namun pendapat lain mengenai kondisi partai mahasiswa di FISIP, dikemukakan oleh Ridwan selaku Ketua Himpunan Hubungan Internasional. ”Partai di sini hanya sebatas syarat yang mana setiap calon ketua lembaga harus melalui partai, artinya hanya sebatas kendaraan,” katanya.

Kemunculan dan menghilangnya partai mahasiswa di kampus Lengkong ini, mendapat tanggapan dari Bagir yang berposisi sebagai anggota Partai Mahasiswa Pasundan (Parmapas). ”Saya suka dengan sistem kepartaian, tapi tidak mudah memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Saat ini sistem kepartaian belum relevan karena sosialisasinya belum menyentuh semua elemen,” katanya. “Kita bangun dulu komunikasi politik dua arah, tiga arah, ataupun kemana arahnya yang berbasiskan pada positif. Kita berkomunikasi dengan tujuan-tujuan yang baik, samakan visi dan kita bergerak bersama,” ujar Bagir, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPM.

Selain dari Parmapas, Ayub dari Partai Republik Cinta (PRC) sekaligus anggota DPM pun angkat bicara. “Untuk hari ini sudah jelas bahwa kelembagaan sedang kacau, pada saat ini partai politik sudah menjadi embrio dan mudah-mudahanan menjadi wadah untuk temen-temen yang tidak memiliki kegiatan,” ujarnya. “Seharusnya dalam rekruitmen anggota partai, yang diutamakan adalah kualitas bukan kuantitas,” tambah Ayub. [] Bamz

Edisi 155 "Kelas digabung, konsentrasi berkurang"

2008-04-23T04:11:00.000-07:00

Penggabungan kelas dalam proses belajar mengajar dinilai kurang efektif oleh beberapa mahasiswa. Hal ini dikatakan oleh Agus, salah satu mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 07’. Menurutnya, perkuliahan yang digabung dapat berakibat kurang kondusifnya ruangan dan suasana dalam belajar. “Karena terlalu banyaknya mahasiswa, mengakibatkan konsentrasi jadi buyar.” Menurutnya kegiatan perkuliahan lebih baik disesuaikan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Universitas.
Hal senada juga diungkapkan oleh Eliza, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional 07’. “Sebenarnya ‘nggak nyaman dengan penggabungan kelas, soalnya kelas kepenuhan, panas, ‘nggak konsentrasi, suara yang di dengar pun jadi nggak jelas, mungkin kerena terlalu rame,” ujarnya. Tidak berbeda dengan keluhan di atas, Eni salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi 05’ mengungkapkaan. “Memang lebih efektif jika proses perkuliahan dilaksanakan di kelas masing-masing, soalnya kalau digabung biasanya kelas menjadi penuh, gerah dan ribut,” katanya.
Menanggapi keluhan dari mahasiswa tersebut, Rasman Sonjaya selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi angkat bicara. ”Pihak jurusan tidak membenarkan penggabungan kelas, karena proses belajar mengajar dipandang tidak efektif. Bila masih terjadi penggabungan, kami akan meminta secara resmi untuk membatalkan penggabungan kelas tersebut,” tegasnya
Berbeda dengan Rasman, Ketua Jurusan Hubungan Internasional Iwan Gunawan mengungkapkan, “apabila sifatnya mendesak tidak apa-apa, asal telah disepakati oleh mahasiswa dan dosennya. Memang betul kurang efektif. Tetapi apabila dipaksakan kepada mahasiswa sebaiknya jangan.”
“Persoalan mengenai pengabungan kelas harus dikomunikasikan dan di kordinasikan terlebih dahulu antara dosen dan mahasiswa. Jika mahasiswa merasa tidak nyaman dengan pengabungan kelas, lebih baik sampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan atau langsung menghubungi jurusan,” kata Imas Sumiati, Sekertaris Jurusan Administrasi Negara, menanggapi keluhan tersebut.[]She

Edisi 154 "Dana mengalir, produktivitas menurun"

2008-04-08T22:40:00.001-07:00

Lengkong Besar_PersPamlet

Beberapa mahasiswa mengeluh mengenai aktivitas lembaga kemahasiswaan yang masih pasif. “Kita ngerasa kecewa himpunan gak aktif, katanya mau ada kegiatan inagurasi tapi sampai sekarang acaranya gak ada, padahal kan dana kemahasiswaanya ada,” kata Femi, salah satu Mahasiswa Jurusan Komunikasi menyikapi Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Bukan hanya Femi, Didit pun mengeluhkan hal yang sama. “Gimana ya, sekarang ini kita gak ngerasain efek dari kegiatan yang dilakukan himpunan dan lembaga kemahasiswaan lain, mungkin karena kurangnya sosialisasi“, menurut Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi ’05 ini.
Menanggapi hal tersebut, Windi, Ketua Himakom, “Kita bukan tidak ada kegiatan, tetapi program yang kita rancang sedang dalam proses. Ada dua hal yang menghambat kinerja Himakom, yaitu internal dan eksternal. Secara internal yaitu pengurus yang kurang aktif dan fasilitas himpunan yang tidak memadai. Secara eksternal, kurangnya respons mahasiswa dan dukungan fakultas yang kurang optimal. Tunggu saja tanggal mainnya, kita pasti melaksanakan kegiatan besar“, ujar Windi.
Ucil Mahasiswa KS ‘05 ikut menanggapi, “Sebetulnya anggaran yang diberikan Fakultas menurut saya tidak berpengaruh, besar kecilnya relative. Sebesar apapun anggaran yang diberikan, kalau tidak ada niat ya percuma. Yang penting niatnya, meskipun anggaran kecil tapi kalau ada niat dari pengurusnya kegiatan pasti terlaksana. Agar kegiatan direspon baik oleh mahasiswa, saya pikir sosialisasi dari lembaga kemahasiswaan juga harus diperbaiki”.
Menanggapi permasalahan diatas, Yogi Kusumah, Ketua Himpunan Jurusan KS angkat bicara. “Kegiatan Himpunan KS masih berjalan untuk kegiatan bulanan, meskipun kegiatannya tidak dikampus. Memang salah kita karena kurangnya sosialisasi. Padahal program kegiatan sering dilaksanakan diluar dari pada di kampus“.
Hal yang sama diungkapkan Asri, Mahasiswa Bisnis 2007, “Kita gak pernah dilibatkan, apalagi tahu program kerja mereka seperti apa. Paling, kita diajak ngehadirin kegiatan. Setelah itu, kita gak pernah dilibatkan lebih jauh. Saran saya, sering saja mereka ngajak adik kelasnya ikut kegiatan mereka, setidaknya dengan banyaknya kegiatan berarti sama dengan sosialisasi kinerja mereka”.
Asep, Ketua Himpunan Mahasiswa Bisnis menjelaskan, “Ada tiga factor yang menyebabkan rendahnya produktivitas HMJ, yaitu faktor dana, fasilitas yang dimiliki himpunan itu sendiri dan kaderisasi yang tidak ada, sehingga kader yang masih mentah sudah menjabat ketua HMJ”. Masih menurut Asep, “Saya tidak mempermasalahkan seberapa besar dana kemahasiswaan kampus, tapi yang saya inginkan adalah Unpas kampus besar pasti punya link (Jaringan-Red) yang luas, seharusnya bisa dimanfaatkan sehingga bisa mempermudah menutupi anggaran. Karena anggaran dari Fakultas hanya 9% dari total dana kemahasiswaan. Buat saya, ada uang atau gak ada uang kegiatan harus berjalan karena ini adalah amanah dan kita sepakat untuk transparansi keuangan“.
Deden Ramdhan, PD III menanggapi hal ini, “Saya tidak setuju bahwa semua Lembaga Kemahasiswaan (LK) fakum, kalau DPM saya mengakui, kita sama-sama tahu DPM ini baru menggeliat. Tapi BEM dan HMJ agresif sekali, tiada hari tanpa kegiatan. Saya harus mengapresiasi mereka, meskipun intensitas HMJ satu dengan yang lain tidak sama, ada yang terus menerus ada yang menunggu alokasi anggaran dulu kemudian mereka menyelenggarakan kegiatan yang besar ”. Menanggapi keuangan mahasiswa yang dianggap menjadi indikator produktivitas Lembaga Kemahasiswaan, Deden juga ikut menanggapi, “ Alokasi anggaran kemahasiswaan bersifat stimulus, merangsang Lembaga Kemahasiswaan untuk beraktivitas, sambil juga mencari sponsorship. Dana kemahasiswaan itu Rp. 36.000,- /mahasiswa, dan menurut saya ini cukup representative, Fisip ini cukup demokratis dibanding Fakultas lain,”(Topan)

Edisi 153 "Aturan yang Tak Berfungsi"

2008-03-13T01:23:00.000-07:00

Di awal perkuliahan semester genap ini, beberapa mahasiswa mengeluh mengenai nilai ujian yang belum keluar padahal Ujian Akhir Semester (UAS) telah berlangsung satu bulan yang lalu. “Ujian sudah lama berlangsung, tapi sampai saat ini nilainya belum keluar semua,” kata Isma, salah satu Mahasiswa Jurusan HI ’05. “Nilai yang belum keluar sangat menghambat. Misal kita mau mengambil beasiswa, susah kan jika nilainya belum keluar. Katanya FISIP sekarang mau gimana gitu (Maju-Red) kedepannya, tapi kok dilihat dan diperhatikan dari dulu tetep aja ga’ ada rubahnya,” lanjutnya.

Bukan hanya Isma, Ajat pun mengeluh mengenai keterlambatan nilai, “ada tiga mata kuliah lagi yang belum keluar, Kearsipan, Prilaku Organisasi, dan Perbandingan Administrasi Negara. Kalo bisa dipercepat, karena kita pengen tau hasilnya.” Kata Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara ini. Hal yang sama diungkapkan oleh Indri, Badan, dan Oze, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi ’07 ini mengatakan, “nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pancasila belum keluar, kalo bisa dipercepat atau diperlancar prosesnya supaya kita ga’ penasaran,” ujar mereka.

Menanggapi permasalahan di atas, Iwan Gunawan, Ketua Jurusan HI angkat bicara. “Memang ada beberapa dosen kita yang demikian (telat mengeluarkan nilai-Red) tapi kita di sini tetep mem-push (mendorong-Red) selalu ke dosen-dosen, dan jika dalam waktu dua minggu nilai belum keluar Jurusan akan menindaklanjuti. Dan mengenai beasiswa, langsung saja datang ke Jurusan,” ujarnya. Masih menurut Iwan, kendala nilai yang belum keluar bukan hanya pada dosen tetapi pada sarana komputernya juga. “Selain dosen, komputer juga biasanya menjadi kendala. Ada nilai yang sudah di input ternyata di layar komputernya belum bisa kelihatan,” ujar dosen yang lebih akrab disapa Igun.

Demikian juga Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Rasman Sonjaya menjelaskan. “Normatifnya dosen itu harus sudah menyerahkan nilai UTS/ UAS kepada bagian nilai di Jurusan itu dua minggu,” ujarnya. Masih menurut Rasman, jika setelah satu bulan dosen belum juga memberikan nilai, maka pihak Jurusan akan memberikan himbauan pada dosen yang bersangkutan. “Ada tiga himbauan yang diberikan untuk dosen yang belum menyerahkan nilai, pertama dihimbau untuk mengembalikan berkas ujian kepada Jurusan, kedua kita (Jurusan-Red) akan mengumumkan nama dosen yang belum menyerahkan nilai di papan pengumuman, dan himbauan ketiga jika dalam satu semester masih juga belum mengeluarkan nilai maka Jurusan akan menjemput paksa berkas ujian itu dana akan ditangani oleh Jurusan,” katanya tegas.

Ikin Sodikin, Ketua Jurusan Administrasi Negara, ikut menanggapi persoalan klasik ini. “Kalender akademik sudah sangat jelas. Dua minggu setelah ujian dilaksanakan dengan mata kuliahnya masing-masing, maka dosen harus menyerahkan nilai kepada Jurusan. Sesibuk apapun dosen itu, mereka harus berusaha melayani mahasiswa,” tuturnya. [] Hasni

Edisi 152 "Dewan yang Belum Juga Merangkak"

2008-03-05T20:58:00.000-08:00

Struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sudah terbentuk, hal ini dibenarkan oleh Gilang, anggota Dewan dari Parmapas. Menurutnya, struktur Dewan sudah terbentuk 90%. Meskipun sudah ada ruangan dan surat keputusan (SK) yang memayunginya, sampai saat ini DPM belum terlihat eksistensinya lewat kinerja. Menurut Adit, anggota Hima Bisnis mengatakan, “saya belum tahu sama sekali siapa ketua Dewan,” tegasnya. Menurutnya, DPM kurang adanya sosialisasi. “Buat apa ada lembaga kalau tidak digerakkan,” lanjutnya. Hal senada dikatakan oleh Haya, anggota Hima-HI. “saya belum tahu tentang struktur Dewan yang sekarang, padahal DPM merupakan saluran aspirasi mahasiswa. Tapi jika belum ada sosialisasi struktur DPM, hal itu bisa di anggap kinerja DPM kurang,” katanya.

Selain struktur dan eksistensi yang belum tersosialisasi, persoalan pengunduran diri anggota Dewan (Recall-RED) dan masuknya anggota baru legislatif pun belum ada pemberitahuan yang pasti. Hal ini ditanggapi oleh Adnan, ketua BEM. Menurutnya, jika ada anggota baru yang masuk dalam keanggotaan DPM, biasanya melalui prosedur tertentu dengan tembusan ke BEM, BPPM, serta HIMA.

Tito, salah satu mantan calon ketua BEM yang kini menduduki kursi Dewan mengatakan, alasannya masuk di DPM karena ia merupakan elemen dari koalisi 8 partai untuk 22 kursi. “Masuk ke Dewan untuk mengisi kekosongan aja,”ujarnya singkat.

Menanggapi anggota Dewan yang berasal dari mantan calon ketua BEM, Gilang menegaskan bahwa tidak ada landasan hukum yang tidak memperbolehkan mantan calon ketua BEM masuk menjadi anggota dewan. (Dewi, Supri)

Edisi 152 "Biaya Mahal, Fasilitas Murahan"

2008-03-05T20:55:00.000-08:00

Fasilitas laboratorium di FISIP masih kurang, hal ini ditandai dengan tidak didukungnya proses belajar oleh peralatan yang maksimal. Menurut Mirna mahasiswa Jurusan Administrasi Negara’05, fasilitas yang ada di laboratorium tidak 100% memuaskan, apalagi alat-alat yang kurang memperlancar proses pembelajaran. Hal senada diungkapkan oleh Ria mahasiswa Jurusan Ilmu komunikasi’05, ”fasilitas di laboratorium kurang maksimal, dilihat dari laboratorium fotografi yang ruangannya terlalu sempit, dan laboratorium Bahasa Inggris yang masih menggunakan speaker,”ujarnya. Masih menurut Ria, fasilitas belajar yang belum maksimal dapat menghambat proses perkuliahan. “Kita tuh kurang didukung sama fasilitas yang memadai, laboratorium Bahasa Inggris masih saja menggunkana speaker. Earphone yang ada pun rusak dan tidak berfungsi, masa dengerin percakapan lewat speaker, konvensional banget tuh,” katanya.
Tidak lengkapnya fasilitas di laboratorium membuat beberapa mahasiswa merasa dirugikan. Santi mahasiswa Hubungan Internasionla’06 berpendapat, pembayaran yang terhitung mahal dirasa merugikan jika fasilitasnya tidak sesuai. “Dilihat dari beberapa fasilitas yang ada memang minim sekali, seperti laboratorium Bahasa Inggris yang tidak memakai earphone. “Laboratorium statistik juga sering rusak, masa satu komputer dipakai untuk beberapa orang.” Ujarnya
Menanggapi hal di atas, Alif, Ketua laboratorium Bahasa.Inggris mengatakan, “memang betul jika fasilitas yang ada di laboratorium FISIP dilihat dari segi kualitas jauh dari apa yang diharapkan, masih memakai teknologi yang bukan komputerisasi,” ujarnya. “Jadi kalau ingin kualitas bagus, ya mungkin bayarnya ‘nggak segitu, bukan berarti pihak Fakultas atau pihak Unpas tidak berkeinginan untuk meningkatkan kualitas, hanya mungkin persoalannya pada dana,” tambahnya.
Menanggapi persolan tersebut, Budiana, selaku PD II mengatakan, “kita akan penuhi terus dan berupaya meningkatkan fasilitas ini (alat-alat laboratorium-Red) sesuai dengan kemampuan yang ada,” ujarnya. (Riky, Diana, Diki)

Edisi 151 "Laporan Pertanggung Jawaban yang Terlupakan"

2008-02-22T19:34:00.001-08:00

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 2006-2007 sampai saat ini belum terlaksana, namun Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan baru (2007-2008) sudah dikeluarkan oleh pihak Dekanat. Adnan, Ketua Bem 2007-2008 mengatakan, ”LPJ itu harusnya ada, ke PD III dan saya ‘ga tau itu dilakukan atau ‘ga. Menurutnya, secara hukum memang ada SK Dekanat yang memayungi kepengurusan 2007-2008, namun secara kemahasiswaan ada aktor-aktor yang bertanggung jawab dan sampai saat ini tidak menyelesaikan kondisi ini.

Menanggapi hal tersebut, Deden Ramdhan, PD III berpendapat, “permasalahan rentang waktu yang menuntut Fakultas mengeluarkan SK. Sebab jika kita kaitkan menurut hukum ketatanegaraan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kepemimpinan secara tersistem, terstruktur, dan terlembaga,” ujarnya. Masih menurut Deden, antara pengurus lama dan yang baru tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eva, mantan Presiden BPPM mengatakan, LPJ itu harus ada karena masalah paling sensitif dalam LPJ itu adalah laporan keuangan dan transparansi kegiatan. “Hal itu harus disampaikan kepada mahasiswa dan sampai saat ini belum ada,”tegasnya. Mengenai pelaksanaan LPJ yang belum terlaksana, Vera, Ketua Himpunan Mahasiswa Imu Komunikasi periode 2006-2007 mempunyai pendapat berbeda. Menurutnya, Dewan belum mengadakan LPJ karena hingga hari ini Eksekutif (BEM dan Himpunan-Red) belum ada yang dilantik. “Pelantikan itu adalah syarat yang harus, karena dari tahun ke tahun itu harus selalu ada pelantikan.,” ujar Vera. “Walaupun disebut seremoni, tapi yang namanya pengesahan itu termasuk salah satu perangkat dan tiap tahun itu ada,”tuturnya. (Gita)

Edisi 151 "Eksistensi BEM Universitas Kian Meredup"

2008-02-22T19:34:00.000-08:00

(Pers_Pamflet) “Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasundan (BEM UP) tidak ada pengaruhnya, hanya sebagai lembaga saja,” ujar Angga, ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), saat ditanya soal kinerja BEM UP saat ini. Menurutnya, dilihat dari sejarah, kepengurusan BEM di setiap Fakultas periode saat ini tidak begitu paham dengan BEM UP. Penyebabnya adalah kurang sosialisasi dan konsolidasi, sehingga program-program kerjanya kurang dirasakan oleh BEM masing-masing Fakultas. “Secara pribadi saya kecewa dengan kinerja BEM UP saat ini, sebaiknya diadakan perombakkan dari pengurus BEM UP,” ujarnya. Hal senada dikatakan oleh Amel, ketua BEM Fakultas Hukum (FH). Menurutnya, keberadaan BEM UP hanya diketahui oleh kepengurusan sebelumnya sebagai pemrakarsa terbentuknya BEM Universitas, tetapi pengurus yang selanjutnya menjabat di periode ini tidak mengetahui secara jelas mengenai BEM tersebut. Ketidakefektifan kinerja BEM UP juga dikatakan oleh Budi, salah satu anggota BPM Fakultas Ekonomi. Menurutnya, fungsi BEM UP itu sendiri sebagai wadah dari BEM-BEM Fakultas yang ada di Unpas, namun hingga kini fungsi tersebut belum terlaksana dengan baik. “Kinerja BEM UP 70% vakum,” katanya singkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Adnan, Ketua BEM FISIP berpendapat, “Kinerja BEM UP baru berjalan sekitar 30%, dilihat dari program yang sudah terlaksana seperti seminar yang diadakan di sini (Lengkong-Red).” Pihak Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam hal ini pun angkat bicara. Tantri, Sekum LPM JUMPA mengatakan, kinerja BEM UP saat ini belum terlihat. “Sampai sekarang belum ada efek dengan adanya BEM UP itu sendiri,”katanya. Berbeda dengan pendapat Hasan, ketua Mapak Alam, menurutnya pihak UKM dengan Kelembagaan berjalan masing-masing, dan intinya tidak mau ikut campur mengenai urusan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BEM Universitas tidak bisa dikonfirmasi. Berkaitan dengan hal ini, Yaya Abdul Azis selaku Pembantu Rektor 3, menyatakan, BEM UP merupakan peraturan Pemerintah yang menjadi keharusan sebagai lembaga kemahasiswaan. “Harus ada sosialisasi dan konsolidasi, mungkin sosialisasi dan konsolidasinya belum optimal,” ujarnya. (Bambang,Fadhil,Hikmat)

Edisi 150 "Legislatif Mogok Kerja, Eksekutif Tak Kunjung Sadar"

2008-02-22T19:32:00.000-08:00

Sudah lebih dari setengah tahun Lembaga Eksekutif di FISIP terbentuk, namun hal tersebut tanpa adanya kontrol dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan juga konstitusi yang jelas sebagai acuannya. Berkaitan dengan hal ini, Alam, pejabat DPM Periode 2006-2007 mengatakan. Saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPM, rancanagn Musdaperma IV sudah ada, yakni mengatur konstitusi kelembagaan. “Tapi ternyata ‘ga sampe final, karena ada SK keluar, dan seharusnya SK keluar setelah Pemira selesai,” ujar Alam. Masih menurut Alam, Legislative (DPM-Red) berfungsi sebagai kontrol terhadap program kerja Eksekutif dan seharusnya pihak Eksekutif mempertanyakan agenda kelegislasian itu serta mengadakan pertemuan dengan anggota partai untuk membahas tentang Legislatif. “Karena sebetulnya draft Musdaperma (Rancangan AD/ART) yang mereka acu ini belum disahkan,” lanjutnya.

Adnan, Ketua BEM mengatakan, saat ini BEM mengacu pada konstitusi yang lama (AD/ART 10). “Konsepsi kita kembali ke AD/ART yang ke-10, dan yang jadi kebutuhan saat ini adalah bagaimana kita memastikan konstitusi tersebut. Selain itu juga harus ada kajian ulang terhadap konstitusi itu,” ujarnya

Berbeda dengan pendapat di atas, Ridwan, Ketua Hima-HI mengatakan, “tidak adanya legalitas dari Dewan karena di Dewan belum ada strukturnya, dan kalo soal inkonstitusi, saya juga bingung. Apakah inkonstitusi ini melanggar konstitusi ataukah tidak adanya konstitusi,” ujar Ridwan. “Saya ‘ga mau karena Dewan belum kebentuk dan aktivitas himpunan jadi terhambat,” tambahnya.

Hal senada dikatakan oleh Asep, Ketua Hima-AN, “kita ‘ngadain kegiatan atau program kerja tanpa ada pengesahan dan kontrol dari Dewan, kita inisiatif sendiri aja karena Dewan belum ada. Sebenarnya saya juga ‘ga setuju dengan hasil Pemira, tapi ternyata sudah ada SK-nya,” ujar Asep. “Dewan ‘ga aktif juga karena permasalahan Pemira yang belum selesai,” lanjutnya.

Berhubungan dengan tidak aktifnya DPM, Ayub anggota Dewan dari Partai Republik Cinta (PRC) mengatakan, seharusnya program Eksekutif harus ada legalitas dari Dewan. “Namun sampe sekarang kenapa Dewan belum aktif, karena adanya penolakan terhadap hasil Pemira yang prosesnya cacat atau salah,” kata Ayub. “Kalo sekarang Eksekutif tetap berjalan, ‘ga punya moral aja karena berjalan inkonstitusiuonal,” ujarnya. Masih menurut Ayub, tahapan-tahapan penolakan hasil Pemira sudah dilakukan lewat jalur demokrasi, tapi lagi-lagi birokrat menggagalkannya

Berbeda dengan pendapat di atas, Bagir, anggota DPM dari Partai Mahasiswa Pasundan (Parmapas) mengatakan,”saya dan temen-temen yang lain ‘ga bisa bertindak di dalam (Dewan-Red) karena kita dari fraksi yang kecil, selain itu kenapa Dewan seperti ini karena sistem kepartaian yang ada di FISIP belum efektif,” ujarnya. (Nirza, Letti)

Edisi 149 "Lagi, Hajatan Besar Tanpa Sosialisasi"

2008-02-21T20:51:00.000-08:00

Senin (7/1/2008) Aula Unpas Taman Sari terlihat ramai. Hal ini karena pelantikan, sertijab dan penyerahan Surat Keputusan kepada para Ketua Jurusan (Kajur) dan Sekretaris Jurusan (Sekjur) yang terpilih sedang berlangsung. Tapi sayang, hajatan besar ini kurang disosialisasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Ridwan, Ketua Him-HI, ”sosialisasi lebih ditingkatkan lagi, biar koordinasinya jelas, biar ’ga ada stigma-stigma negatif dari mahasiswa,” jelasnya. Hal yang serupa dikatakan Asep. Ketua Hima-Bisnis, menurutnya.......

Rani, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Menurutnya, ia tidak tahu-menahu tentang Kajur terpilih dan adanya pelantikan yang diselenggarakan pada hari senin (7/1). ”Gak ada sosialisasinya, jadi mahasiswanya pada cuek-cuek aja,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Eddy Jusuf selaku Pembantu Rektor I sekaligus panitia pelaksana pelantikan tersebut mengatakan, menurutnya ketentuan sudah terlaksana pada Desember 2007, tapi karena pada bulan tersebut di tingkat Rektorat banyak aktifitas yang memerlukan penanganan khusus, sehingga pelantikan terkesan mepet.

Menurut Deden Ramdhan Pembantu Dekan III FISIP berpendapat, pihak panitia adalah Rektorat. Dirinya pun mendapat informasi tentang terpilihnya Kajur melalui pesan singkat (sms). ”Rektor harus mempertimbangkan matang dan lengkap, sehingga memakan waktu yang cukup lama,” ujarnya. Deden pun menerangkan, Rektor yang demisioner tidak boleh membuat keputusan strategis termasuk melantik seorang pimpinan jurusan.
Didi turmuzdi, Rektor Unpas menjelaskan, mahasiswa tidak dilibatkan dalam pemilihan kajur dan Sekjur.”Saya bikin tembusan agar semua ketua-ketua lembaga diundang, tapi mungkin ada kesalahan teknis,” ungkapnya.

Dengan terpilihnya ketua jurusan yang baru. Tubagus anggota bidang minat bakat dan kreatifitas Hima-AN mengharapkan agar ketua jurusan dapat benar-benar mengemban amanah dari pihak masyarakat dilingkungan jurusannya. Dan Rani sebagai mahasiswa berharap semoga masing-masing jurusan lebih maju, keinginan mahasiswa dan fasilitas untuk mahasiswa lebih diperlengkap. (Mpit_Hasni)

Kesenjangan Antara Fasilitas dan Kualitas

2008-02-21T20:48:00.000-08:00

Wajah baru FISIP Unpas terlihat lebih indah. Tapi keluhan-keluhan seputar kualitas pengajaran dosen, tetap ramai digemborkan oleh mahasiswa. Seperti yang dikeluhkan oleh Novita, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2005, ”bangunan bagus tapi proses akademik acak-acakan, buat apa?” ungkapnya. Menurutnya sampai sekarang masih banyak masalah-masalah klasik yang selalu menjadi belenggu dalam sistem pembelajaran di FISIP Unpas. ”Seperti nilai yang telat keluar, dosen terlambat masuk kelas, juga dosen yang suka mengubah jadwal semaunya.”

Hal senada diungkapkan Agus, mahasiswa Hubungan Internasional 2006, ”fasilitas sudah sangat bagus, tapi masih banyak dosen yang kurang berkualitas,” tuturnya. Masih menurut Agus, dosen-dosen FISIP Unpas cara pembelajarannya banyak yang teks book. “Cuma ‘ngasih foto copy, kemudian dibacakan oleh dosennya,” katanya. Padahal, alangkah baiknya jika seorang dosen memberikan metode pembelajaran yang dapat memancing mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menganalisis suatu permasalahan, jadi tidak hanya mendiktekan materi dalam foto copy.

Berbeda dengan pendapat di atas, Yogi mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2005 mengatakan, ”fasilitas FISIP yang membaik sudah dibarengi dengan kualitas dosen yang baik pula,” ujarnya. Ia juga menambahkan jika mahasiswa merasa kurang puas dengan cara mengajar dosen di kelas, sebaiknya mahasiswa tersebut harus berani mengkritik langsung dosen yang bersangkutan.

Menanggapi ketidakpuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, Aswan Haryadi, selaku Dekan FISIP mengatakan, pihak fakultas sudah mengusahakan standar kualitas dosen yang mengajar di FISIP Unpas. “Evaluasi pun telah dilakukan, hanya saja teknik pembelajaran setiap dosen berbeda-beda,” ujarnya. Menanggapi masalah dosen yang sering mengubah jadwal kuliah, Aswan menegaskan bahwa tugas dan fungsi dosen hanya mengajar bukan mengatur jadwal. ”Dekan, Staf, dan Pembantunya yang punya wewenang mengatur jadwal, bukan dosen,” tegasnya. (Mpit, Hasni)

Dewan, Mau tidur Sampe Kapan...?

2008-02-21T20:45:00.000-08:00

Penolakan hasil Pemira oleh perwakilan partai beberapa waktu yang lalu ternyata berimbas pada kinerja anggota Dewan. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang mempunyai tugas merampungkan konstitusi, hingga saat ini pun belum juga mengaktifkan diri. Sampai 2 bulan sejak Surat Keputusan (SK) diturunkan (sejak 28/8), seluruh anggota Dewan terpilih belum juga membentuk struktur kepengurusan yang baru.

Gilang, salah satu anggota Dewan terpilih dari Parmapas, mengatakan, “posisi saya di Dewan juga belum jelas, padahal SK sudah turun,” tuturnya. “Ada sih niat untuk membentuk struktur, tapi terbentur oleh mekanisme yang ‘ga dimengerti. Sampai saat ini belum ada pembicaraan secara formal maupun informal antara anggota Dewan yang lama dan baru,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Alam, Ketua Dewan yang sudah demisioner, mengatakan, anggota Dewan sekarang maupun Eksekutifnya harus punya inisiatif sendiri kalau misalnya mau dilantik secepatnya. ”Kalo dari saya yang meminta, kayanya terlalu banyak campur tangan di kepengurusan Dewan yang baru,” kata Alam. Menyoal mekanisme yang katanya tak dimengerti anggota Dewan baru, Alam mengatakan kalau semuanya ada dalam draft AD/ART ke-12. ”Sebetulnya, kalau mereka mau membaca draft, semuanya ada disitu. Jadi kita tidak usah ngasih tahu juga mungkin mereka paham. Pelajari dulu sendiri, jangan pengen disuapin terus,” lanjutnya.

Masih menurut Alam, kewenangannya di Dewan sudah hilang karena SK untuk anggota Dewan yang baru sudah keluar. ”SK memang sudah turun, karena SK sudah turun otomatis Dewan sudah punya aturan main di sana. Artinya saya sudah ‘ga bisa apa-apa, kalau sekarang nanya soal Dewan pun saya ‘ga tau apa-apa,” ujarnya.

Ketika dimintai pendapat tentang Dewan yang sampai saat ini belum melakukan aktivitasnya, Ayub, anggota Dewan dari partai Republik Cinta mengatakan, sampai saat ini Dewan masih menolak hasil Pemira. “Dewan sebenarnya sangat mendesak untuk diaktifkan kembali,” kata Ayub. “SK memang sudah turun, tapi belum resmi karena belum ada pelantikan,” lanjutnya.

Menyinggung SK yang sudah turun dan pelantikan untuk mengesahkan status kepengurusan lembaga yang baru terbentuk, Deden Ramdan, selaku PD III, menjelaskan, “SK untuk Dewan memang sudah turun, hanya saja surat keputusan itu ditolak oleh perwakilan partai yang menggugat hasil Pemira. Menurut mereka (partai yang menolak hasil pemira-Red) SK ini cacat hukum,” katanya. “Sedangkan soal pelantikan, dalam statuta Universitas pun tidak disebutkan kalau ada acara pelantikan untuk mengesahkan pengurus Lembaga Kemahasiswaan,” tegasnya. (Qi2)

Perpustakaan FISIP Kekurangan Buku

2008-02-21T20:40:00.000-08:00

Kurangnya fasilitas akademik di FISIP Unpas terulang lagi. Kini giliran perpustakaan yang menjadi sorotan. Banyaknya mahasiswa yang mengeluhkan bahwa buku-buku di perpustakaan tidak lengkap. Hal tersebut dikatakan oleh Andriani, mahasiswa jurusan Administrasi Negara ’04.

”Buku-buku di perpustakaan FISIP Unpas sedikit dan kurang banget,” ujarnya. Menurutnya, buku-buku yang ada di perpustakaan adalah terbitan yang sudah lama. ”Seharusnya, buku-buku tahun ’80an dikurangi saja, banyakin buku-buku yang baru,” lanjutnya. Ia pun mengatakan, perpustakaan itu seharusnya memasang internet. ”Jadi kalau teori dan bukunya tidak mendukung, bisa langsung browsing ke internet biar kita ’ga usah keluar-keluar lagi,” tuturnya.

Hal yang serupa diakui oleh Spari Mufti, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi ’04. Menurutnya walaupun tempatnya sudah lumayan nyaman, akan tetapi koleksi buku-bukunya kurang. ”Terutama yang Komunikasi jarang banget, malahan kalau dapet tugas dan nyari referensi ke sini ’ga ada, otomatis harus nyari bukunya di perpustakaan kampus yang lain,” tuturnya.

Menurut Kepala Bagian Perpustakaan yang tidak mau disebutkan namanya mengakui, memang buku-buku di perpustakaan begitu kurang. ”Ya gimana yah udah gini mah. Ngajuin juga udah,” katanya. Menanggapi hal tersebut, Budiana, selaku PD II menjelaskan, saat ini sedang melakukan distribusi anggaran yang ada untuk kepentingan unit-unit di FISIP Unpas, dan salah satunya adalah untuk perpustakaan. Masih menurut Budiana, sekarang ini pihak Fakultas sedang melakukan belanja untuk pemenuhan buku-buku perpustakaan. ”Memang kekurangan itu harus segera dipenuhi. Kebetulan minggu-minggu ini akan kita penuhi buku-buku baru untuk perpustakaan,” tegasnya.

Mengenai dosen-dosen yang meminjam buku perpustakaan dan jarang mengembalikannya, Kepala Bagian Perpustakaan membenarkan hal itu memang terjadi. ”Bukan jarang lagi, ’ga ngembaliin malah!” jawabnya. Mengenai tindakan tegas terhadap dosen-dosen yang tidak mengembalikan buku perpustakaan, menurutnya, ia tidak dapat melakukan tindakan tegas karena dirinya hanyalah bawahan (staff-Red).

Menanggapi tindakan tegas terhadap dosen yang malas mengembalikan buku, Budiana mengatakan akan menindak paksa dengan bimbingan yang tidak terlalu besar. ”Yang disebut dengan perubahan itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi sebagai suatu yang harus bertahap, karena anggaran pun terbatas, itu menjadi wilayah kami untuk menyelesaikan, yang penting koleksi bukunya akan kita perbaharui,” ujarnya. (Jenny, Hasni)

Gara-Gara Renovasi, Kenyamanan Terganggu

2007-09-19T23:16:00.001-07:00

“Keganggu banget sih belajar di aula, udah kita belajar ‘gak nyaman dan fasilitas juga tidak memadai, ditambah lagi suara dosen ‘gak terdengar jelas. Bagaimana kita bisa fokus belajar,” keluh Zatu, salah satu mahasiwa Jurusan Komunikasi angkatan 2006. Hal senada dikatakan oleh Ulil Albab, salah satu mahasiswa Jurusan Administrasi Negara ’04. Ia berpendapat, “kalau memang ada renovasi, kok ‘gak dari kemarin-kemarin saat libur sih. Kita sudah kuliah baru ribut ngurusin fasilitas segala, kan kita terganggu banget,” kata Ulil. Keluhan mahasiswa tersebut disebabkan oleh adanya renovasi ruangan kelas 212 dan 213 yang sedang dilakukan oleh pihak fakultas, sehingga aula yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu terpaksa dijadikan tempat untuk ruang kuliah. Hasilnya, kenyamanan mahasiswa dalam proses belajar mengajar terganggu.

Menanggapi masalah di atas, Thomas Bustomi, selaku PD I yang mengurusi persoalan akademik, mengatakan, terlambatnya proses renovasi karena turunnya keuangan untuk renovasi berbarengan dengan kalender akademik. “Tadinya perhitungan kami sepuluh hari untuk merenovasi, tapi sampai hari ini juga belum selesai dan mudahan-mudahan minggu ini selesai,” ujarnya berjanji.

Berkaitan dengan persolan dana renovasi, Budiana, selaku PD II, menjelaskan, sumber anggaran di Fakultas semua dihimpun oleh Universitas. Semua kebutuhan ada yang harus dipenuhi Universitas lewat dana pengembangan dan ada yang dilakukan fakultas dalam bentuk bantuan non bugeter, misalnya untuk laboratorium di FISIP. “Kalau dana untuk fasilitas lebih banyak dari Universitas yang dipadukan dengan dana fakultas seadanya,” katanya.

Risma, salah satu mahasiswa HI ’06 berpendapat, menurutnya renovasi kelas tersebut sangat mengganggu proses akademik dan kalau pun permasalahannya adalah dana, pihak fakultas memang berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk seluruh mahasiswa FISIP. “Kalau mau renovasi, kenapa ‘gak dari tahun dulu. Kita juga sama membayar, tapi kok baru sekarang direnovasinya,” katanya. (Letti)

Aksi Koalisi Delapan Partai Menggugat Keputusan Dekanat

2007-09-18T21:53:00.000-07:00

Selasa (11/09), lapangan parkir FISIP Unpas dipenuhi pendemo yang terdiri dari koalisi 8 partai. Aksi yang menolak Surat Keputusan (SK) untuk Presiden BEM periode 2007-2008 tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan terhadap hasil Pemira yang dinilai cacat. Ayub, selaku Koordinator aksi mengatakan, PD III sudah tidak mampu lagi membidangi kemahasiswaan. “PD III sudah tidak mampu mengatasi permasalahan mahasiswa hinga banyak yang terbengkalai dan cenderung mempraktekan politik fraksis dalam menyelesaikan masalah,”katanya. Tuntutan yang diajukan oleh koalisi 8 partai tersebuta adalah mencabut SK kelembagaan dan menurunkan PD III dari jabatannya.
Ayub berpendapat, Dekanat saat ini telah melakukan pemotongan demokrasi mahasiswa yang telah lama dibangun. “Terus terang kita tidak rela demokrasi yang sudah lama dibangun lalu dibunuh begitu saja,”. Menurutnya, dari pihak Dewan dan tingkat BEM sendiri sudah menyepakati Pemira akan diulang karena sudah ada kecacatan terhadap hasil Pemira. “Di tingkat mahasiswa padahal sudah ada kesepakatan untuk mengulang Pemira, dan ketika hal ini akan dilemparkan ke pihak Dekanat untuk disetujui, namun yang terjadi justru Dekanat menyalahkan Partai dan seakan-akan kita masih belum mampu menyelesaikan masalah,” lanjutnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Deden Ramdan, selaku PD III mengatakan, “demonstrasi itu adalah hak segala bangsa. Demonstrasi adalah satu tindakan yang sah atau upaya-upaya sebagai bentuk ekspresi dari mereka untuk menyatakan sesuatu hal, saya menghormati betul setiap bentuk demontrasi karena ini ekspresi dari demokrasi,”. Masih menurut Deden, SK pengangkatan Presiden BEM sudah dikeluarkan dan pihak Dekanat dan tinggal menunggu kelengkapan struktur kepengurusan. “Dekanat dalam mengambil keputusan itu pun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh koalisi 8 partai, itu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ini,” kata Deden.
Berkaitan dengan hal itu, Ayub mengatakan jika Dekanat masih belum mampu menyelesaikan permasalahan ini, pihak Paguyuban akan diminta untuk memfasilitasi pertemuan dengan Dekanat. “Langkah antisipasinya kita akan datang ke Paguyuban, karena kami rasa Dekanat tidak mau mendengarkan atau berdialog dengan kami, dan pertemuan ini hanya Dekan saja tanpa pembantu-pembantunya,”. “Jika memang masih tetap seperti itu, kita semua akan membekukan semua lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di FISIP Unpas ini,” ujarnya. (Tim Liputan BPPM)