Persfamplet_Lengkong Besar. 173
Presiden BEM menghilang karena kepentingan pribadi. Hal ini diungkapkan Aris, mahasiswa AN’07, “saya sudah mendengar dari anggota BEM bahwa Presiden BEM telah menghilang dengan alasan bisnis, intinya sih kepentingan pribadi bukan kepentingan lembaga,” ujarnya. Masih menurut Aris, tidak sepantasnya mahasiswa mempertahankan seorang pemimpin yang seperti itu karena dalam suatu organisasi kita butuh pemimpin yang professional. Selain itu, “jabatan seorang pemimpin adalah yang tidak pantas untuk dipermainkan,” tambah pria ini.
Hal yang sama dikatakan Kartina, mahasiswa komunikasi’07, “pecat aja, buat apa kita mempertahankan pemimpin yang tidak mempunyai kontribusi untuk mahsiswa,” katanya. Menurut Kartina, Presiden BEM saat ini bukan terpilih karena intelektualuitasnya tetapi hanya karena pamor belaka sehingga dia bisa memperoleh suara dalam pemilu raya. “Harusnya BEM introsfeksilah, baik ketua maupun anggotanya, dan jadikan BEM yang sebelumnya sebagai contoh bagi kemajuan BEM saat ini,” tambah Kartina memberi saran.
Anugrah, mahasiswa komunkasi’07 mengatakan hal yang berbeda, menurutnya, setiap orang mempunyai kepentingan pribadi dan organisasi sehingga tidak masalah ketika kedua kepentingan tersebut berjalan seimbang. “Di undang-undang 45 juga dikatakan, kalau presidennya ga ada berarti wakil dan sekertaris yang memegangnya, sama halnya dengan Presiden BEM FISIP,” tambahnya.
Fajar, Sekertaris Hima bisnis, ikut berpendapat, menurutnya, dia tidak mengetahui tentang menghilangnya Presiden BEM FISIP. Masih menurut Fajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa Presiden BEM menghilang sehingga kita tidak bisa memvonis Presiden BEM bersalah. “ BEM harus lebih terbuka terhadap mahasiswa umumnya dan khusunya bagi anggota BEM itu sendiri sehngga tidak ada permasalahan lagi,” tambah pria ini memberi saran.
Mengenai permasalahan Presiden BEM yang menghilang, Iqbal, Juru bicara BEM angkat bicara, “ Presiden BEM ada dan program-program BEM pun tetap berjalan,” ujar Iqbal. Selain itu, koordinasi antara Presiden BEM dan para stafnya masih berjalan baik. Menurut Iqbal, Presiden masih tetap melakukan kordinasi dan pengarahan terhadap stafnya mengenai pelaksanaan program-program BEM. [] Bam’z, Riky.
Senin, 30 Maret 2009
Kepentingan Pribadi VS Kepentingan Organisasi.
BEM dan HIMA KS Tak Konsisten
Perspamflet_Lengkong Besar 170_2
Pemaparan program kerja pada rapat koordinasi (Rakor), Selasa (30/12) tidak dilakukan BEM dan Hima-KS, padahal pemaparan program kerja tersebut harus dilakukan oleh semua Lembaga dan HMJ yang ada di lingkungan FISIP. Ketidak hadiran mereka di rakor menimbulkan kekecewaan pada peserta rakor yang hadir, hal ini diungkapkan Iwan, Ketua Hima-AN. “ Tentunya saya sangat kecewa atas ketidak hadiran mereka (BEM dan Hima-KS tidak memaparkan program kerjanya pada rakor-Red), sudah tidak ada pemberitahuan, mengirimkan perwakilan pun tidak. Mana janji-janji mereka waktu mencalonkan jadi ketua,” katanya
Ade, Sekum Hima-Kom memberikan pendapat megenai ketidak hadiran BEM da Hima-KS, menurutnya permasalahan yang dialami BEM dan KS dikembalikan lagi pada personal mereka. “Seharusnya mereka melaksanakan apa yang telah mereka perjuangkan harus mereka pertahankan jangan dilepas begitu saja,” tambah Ade.
Sementara itu Botung, Anggota Hima-HI mengatakan, “Hima-KS ini mau dijadikan apa kalau tidak ada penghuninya dan mengenai BEM, BEM saat ini seperti anak kehilangan induknya karena sosok Vera (Ketua BEM-Red) tidak ada selama beberapa minggu,” ucapnya.
Denal dan Ikbal, Pengurus BEM memberikan penjelasan mengenai ketidak hadiran lembaganya di rakor, “BEM tidak mengetahui ada rakor pada hari Selasa, lagian waktu itu yang saya tau libur jadi saya tidak ke kasmpus,” ujar Denal, Sekum BEM. selain itu menurut Ikbal, “temen-temen (pengurus BEM-Red) ada keperluan mendadak, kita juga minta maaf atas ketidak hadiran BEM,” terang Ikbal
Hingga berita ini diturunkan pihak KS tidak bisa memberikan keterangan atas ketidak hadirannya. [] Hasni
Fraksi PITA walk out dari Dewan
Perspamflet_Lengkong Besar 170_1
Selasa (30/12) Rapat Koordinasi yang diselenggarakan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) di ruang 207 sempat menegang, setelah fraksi Pita menyatakan walk out dari kelembagaan DPM. Keluarnya fraksi Pita disebabkan fraksi lain di DPM tidak melibatkan fraksi Pita dalam penyusunan draf Paripurna. Hal ini dikatakan Bayu, anggota komisi II dari farksi Parmapas, “mereka (fraksi Pita-Red) mungkin merasa kecewa karena telah dibodohi (tidak dilibatkan dalam penyusunan Draf Paripura-Red),” katanya.
Berbeda dengan Bayu, Ade, Sekum Hima-Kom mengungkapkan kekecewaannya terhadap fraksi Pita. “Jika ada permasalahan di dalam DPM sebaiknya jangan diperlihatkan di depan forum, seharusnya mereka (fraksi Pita-Red) bisa bersikap profesional, kalaupun ada konflik di internal Dewan seharusnya tidak saling menyalahkan,” ujarnya.
Hal senada pun disampaikan Arie Butong, Anggota Hima-HI menurutnya fraksi Pita harus bersikap dewasa dalam menangani permasalahannya di internal Dewan, dan fraksi Pita dapat mempertahankan hasil-hasil yang telah disepakati di Dewan, “kalaupun fraksi Pita merasa kecewa seharusnya mereka dapat memperjuangkan hasil-hasil yang telah disepakati di Dewan bukannya malah menghindar (walk out-Red),” katanya. Masih menurut Butong, “fraksi Pita harus mempertimbangkan kembali atas peryataan walk outnya dari keanggotaan dewan, karena Pita adalah salah satu partai yang banyak diminati oleh mahasiswa. Jika fraksi Pita keluar artinya aspirasi-aspirasi mahasiswa yang telah memilih partai Pita tidak bisa tersalurkan lagi,” tambahnya.
Ando, Ketua partai Pita, memberi penjelasan atas walk outnya fraksi Pita, “kita (fraksi Pita -Red) sangat kecewa dengan ketua dewan yang tidak pernah melibatkan fraksi kami dalam mengambil keputusan,”ujarnya, masih menurut Ado, Pita akan kembali lagi ke Dewan kalau ketua Dewan diberhentikan.
Menanggapi permasalahan diatas Adit, ketua DPM mengatakan tidak keberatan atas walk outnya fraksi Pita dari Dewan. “Tidak ada sanksi untuk mereka (fraksi Pita-Red), dan tugas mereka di Dewan selesai,” tambahnya. [] Hasni
KINERJA DPM STAGNAN !
PersPamflet_Lengkong Besar 169
Saat ini kinerja DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) belum optimal dan terkesan stagnan. Hal ini diungkapkan Anan, mahasiswa HI’05, menurutnya, kinerja DPM saat ini belum terlihat dan masih terkesan berjalan di tempat. Selain itu, seharusnya DPM harus mampu menampung aspirasi mahasiswa, tetapi pada kenyataannya hal ini tidak berjalan dengan baik, tambah Anan.
Hal senada dikatakan Dery, mahasiswa Bisnis’07, “kinerja DPM masih kurang dan aspirasi mahasiswa belum tersalurkan dengan baik karena pihak DPM yang tertutup.” Selain itu, Dery juga memberikan saran kepada pihak DPM, agar lebih terbuka pada mahasiswa dan mahasiswa dapat merasakan kinerja yang dilakukan DPM.
Adrian Riva, Ketua Him-HI ikut berpendapat mengenai kinerja DPM yang sampai saat ini belum terihat. “Secara keseluruhan, kinerja DPM masih kurang, karena dalam hal konstitusi pun belum pernah di beritahukan kepada HMJ-HMJ mengenai peraturan konstitusi yang ada,” ujarnya.
Hal serupa dikatakan Naza, Ketua Hima Komunikasi, menurutnya, kinerja DPM belum terlihat eksistensinya pada mahasiswa sampai saat ini, tetapi apabila ke himpunan sudah sedikit terasa kinerja yang dilakukan DPM.
Hal yang berbeda dikatakan Iwan Setiawan, Ketua Hima AN, “sampai sejauh ini kinerja DPM cukup baik.” Menurutnya, yang menjadi hambatan kinerja DPM yang belum optimal adalah beberapa partai yang belum mengikutsertakan anggotanya di DPM.
Menanggapi permasalahan diatas Adit, Ketua DPM menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPM. “Menurut saya, kinerja DPM udah optimal dari pertama saya memimpin sampai sekarang, apabila ada yang berasumsi mengenai kinerja DPM yang belum optimal itu hal yang wajar dan akan menjadi evaluasi bagi kami.” Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi DPM diantaranya ialah SDM, SDM yang kurang pengalaman menjadi faktor penting dalam kinerja DPM, ujar Adit. “SDM kurang pengalaman itu dikarenakan DPM sebelumnya, tidak memberikan tatanan yang baik, jadi kita belum ada contoh dari DPM sebelumnya,” tambahnya.
Bagir, mantan anggota DPM angkat bicara mengenai kinerja DPM yang stagnan. “DPM sebelumya tidak memberikan tatanan yang baik, berarti ketua dewan juga salah satu oknum yang tidak memberikan tatanan yang baik,”ujarnya. Masih menurut Bagir, kendala permasalahan bukan terletak di SDM karena SDM merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap partai untuk mendelegasikan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah manajemen yang dilakukan Ketua DPM karena Ketua DPM merupakan pilihan anggota DPM. “Ketika telah menjadi pilihan mayoritas dari anggota dewan, seharusnya ketua dewan punya tanggung jawab untuk memaksimalkan anggota dewan agar dapat optimal dalam bekerja di DPM,”tambahnya. Menurut Bagir, seharusnya ketua dewan bisa belajar pada ketua-ketua dewan sebelumnya bukan malah menyalahkan pada kepengurusan dewan sebelumnya, karena ketua dewan pun merupakan anggota DPM sebelumnya. [] Novia,Bam’z.
Editorial
Utamakan yang Utama
PersPamflet_Lengkong Besar 167
Non akademik bukan satu-satunya fasilitas kampus yang harus diperbaiki, akademik pun perlu diperhatikan. Hal ini di ungkapkan oleh Iwan, Mahasiswa AN ’07, “perbaikan itu tidak harus non akademik saja, tapi juga dalam bidang akademik untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar,” ucapnya. “Pegangan tangga wujud dari perbaikan, tapi banyak hal yang lebih penting dari perbaikan seperti itu,” tambahnya.
Hal yang sama diucapkan Eka, Mahasiswa Komunikasi ’07. Menurutnya, fasilitas yang sekarang diperbaiki sudah cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan lagi. “Untuk sekarang perubahan dimulai dari yang kecil kayak pegangan tangga dulu, baru ke yang lebih besar,” ujarnya. Masih menurut Eka, seharusnya fasilitas yang lebih utama itu dalam bidang akademik, seperti perbaikan di setiap Laboratorium.
Hal senada diungkapkan Ikhsan, Mahasiswa Ilmu Komunikasi ’07. Ikhsan berpendapat, perbaikan yang bersifat non akademik tidak dapat dirasakan dalam waktu yang sangat lama. “Kalau lebih nyaman sih iya, cuman perbaikan itu (pegangan tangga-Red) fungsinya hanya sesaat.” Ikhsan menambahkan, mahasiswa membutuhkan lahan parkir yang lebih luas daripada hanya sekedar perbaikan tangga, karena lahan parkir lebih bermanfaat.
Diko, mahasiswa Bisnis ’07 mempunyai pendapat berbeda, menurutnya, dengan perbaikan fasilitas (pegangan tangga-Red) membuat mahasiswa merasa lebih nyaman. “Alangkah lebih baik jika fasilitas yang diperbaiki lebih mengarah ke fasilitas akademik,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Budiana, PD II angkat bicara. Menurutnya, memang benar bila melihat lahan parkir di lingkungan kampus sangat minim sekali, hanya saja yang berwenang memperluas lahan tersebut pihak Universitas atau Rektorat. Selain memberikan tanggapan masalah lahan parkir, beliau juga menanggapi tentang fasilitas yang kurang. “Sebenarnya, setiap tahun kita (pihak dekanat-Red) meningkatkan fasilitas, cuma disesuaikan dengan anggaran yang masuk dari mahasiswanya baik DPP atau DP. Saran dari mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting untuk pengembangan kampus ini,” terangnya. []Richi
KKPT Vs STUKOM
Pers pamflet_Lengkong Besar 166_2
“Kabar bagi mereka yang ikut Stukom menjadi bebas KKPT, kalau tidak memenuhi kaidah-kaidah tertentu, saya tegaskan, itu tidak benar,” tutur Rasman Sonjaya, Kajur Kom unpas, meralat isyu seluruh peserta Stukom bebas KKPT. Kaidah-kaidah tertentu tersebut, lanjut Rasman menjelaskan, “salah satunya adalah mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seratus SKS dan lulus mata kuliah Metode Penelitian Sosial (MPS).
Tahun ini, Jurusan Komunikasi mengadakan studi komparasi (Stukom) ke dua negara, Malaysia dan Singapura dengan biaya Rp. 5 juta/orang. Tapi berita yang kemudian beredar adalah Stukom dapat dijadikan bentuk lain yaitu, Kuliah Kerja Praktek Terpadu (KKPT).
“Benar, dan itu tercantum di formulir,“ kata Anjar, mahasiswa komunikasi ‘05 yang mengikuti Stukom, ketika ditanya kebenaran berita tersebut. Mahasiswa ini pun mengaku kalau tujuannya mengikuti Stukom karena tak ingin repot-repot KKPT. “memang tujuan ikut Stukom itu agar tidak mengikuti KKPT.“
Lain Anjar, lain pula didit. Mahasiswa komunikasi ‘05 yang tidak setuju Stukom beralih fungsi menjadi KKPT. “Aku ga’ setuju, soalnya kaya membeda-bedakan yang pergi (mengikuti Stukom_Red) dan yang ga’. Juga terkesan KKPT dibeli dengan jumlah sekian,” pendapat didit. “lagian,” didit melanjutkan, ”KKPT kan berbeda dengan Stukom, Stukom itu perbandingan, sedangkan KKPT aplikasi.”
Suara kontra pun diutarakan Uwa Mahasiswa Komunikasi ’05, menurutnya ini tidak adil. “Ga’, ga’ adil. Yang KKPT mah susah payah cari-cari tempat (buat KKPT_Red) kaya yang ngelamar kerja, kalau Stukom mah tempatnya udah dicariin!,” ungkapnya polos.
KKPT punya aturan mainnya sendiri. Bentuk KKPT, selain dengan datang ke instansi pemerintah yang ada aktivitas Humas atau Jurnalistiknya selama minimal 2 minggu berturut-turut, juga bisa dengan membentuk sebuah karya Humas atau Jurnalistik tanpa mereka harus datang secara intensif ke lokasi. Yang terpenting dalam karya ini adalah originalitas. “Kalau semua syarat yang disebutkan tadi terpenuhi sambil keberangkatannya mereka (peserta-Red) meliput kegiatan-kegiatan, Humas atau Jurnalistik, sehingga mereka membuat karya, maka karya tersebut dapat diakui sebagai sebuah karya KKPT,” kata Rasman. Masih menurutnya, hal itu sesuai dengan aturan main KKPT yang ada sekarang. “Sah-sah saja,” lanjut rasman, “tapi kalau mereka yang belum memenuhi syarat-syarat tadi, mereka tidak bisa dikatakan telah menempuh KKPT,” terangnya. []Q.
Fasilitas milik siapa???
Perspamflet_Lengkong Besar 166_1
Organisasi luar kampus (organ ekstra) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menggunakan fasilitas kampus. Hal ini terjadi kamis (30/10) pekan lalu. Organisasi yang tidak bernaung dibawah FISIP ini, meminjam mobil FISIP untuk kepentingan organisasinya.
Pratiwa, Ketua HMI Komisariat FISIP Unpas sebenarnya sudah meminta maaf pada organ intra kampus. “Kalo masalah prosedural kami sadari kemarin terjadi miss koordinasi, artinya memang kami sudah sadari bahwa ada kekeliruan dan kami sudah meminta maaf terhadap semua LKm dan HMJ. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,” ucapnya. Selain itu Pratiwa juga menambahkan kalau permasalahan ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. “Sebenarnya sih, karena kami (HMI-Red) merasa mahasiswa FISIP kenapa ga, apapun yang dikatakan orang, kami tetap mahasiswa FISIP,” tegasnya.
Hal ini mendapat respon dari mahasiswa yang mengetahui kejadian tersebut. Iwan mahasiswa AN’07 berpendapat, “saya menyesalkan hal ini bisa terjadi karena dapat memunculkan penilaian bahwa organ kampus cenderung tidak berjalan, karena organ luar bisa masuk seenaknya,” ujarnya. Selain itu, Iwan menambahkan, biarpun kegiatannya menunjang mahasiswa FISIP, tapi alangkah baiknya menggunakan fasilitas sendiri.
Hal senada diungkapkan Jefri mahasiswa Komunikasi ‘06, “menyesalkan sekali, seharusnya fasilitas kampus digunakan mahasiswa yang sah dilembaga FISIP. Mereka (HMI-Red) memang mahasiswa juga, tapi bukan anak lembaga kampus. Segala sesuatu tentu ada prosedurnya,” jelasnya. Masih menurut Jefri, jika memang berdampak baik bagi mahasiswa tidak jadi masalah tapi tidak perlu sembunyi-sembunyi.
Menanggapi hal tersebut, Adit ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) angkat bicara, menurutnya, “setiap organ luar yang ingin menggunakan fasilitas kampus seharusnya ada legalitas dari LKm ataupun HMJ, kemudian baru disampaikan pada dekanat, agar tidak ada kesan slonong boy (Melangkahi-Red),” katanya.
Deden Ramdhan PD III, angkat bicara, “berdasarkan kesepakatan bersama antara fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan, bahwasanya fasilitas FISIP hanya untuk kepentingan LKm tidak untuk kepentingan organ luar,” jelasnya. Masih menurut Deden, “jika memang mengatasnamakan mahasiswa, itu bisa sangat cair. Permasalahannya kita ini (FISIP) civitas akademika yang bersifat formal.” [] Gita